RUANG fiskal daerah boleh saja sedang tertekan, namun Pemerintah Kota Bontang menolak untuk diam. Di tengah keterbatasan anggaran, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memilih langkah taktis: memperkuat perencanaan teknis lewat penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Bagi Neni, DED bukan sekadar tumpukan kertas rencana. Dokumen ini adalah “kompas” utama agar penanganan banjir tidak lagi berjalan sporadis, melainkan memiliki arah yang jelas dan terukur.
“Di tengah tekanan fiskal APBD, penyusunan DED masih realistis. Ini bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan masalah banjir di Kota Bontang,” ujar Neni saat ditemui, Senin (29/6/2026).
Langkah Neni bukan tanpa perhitungan matang. Ia sadar, tanpa dokumen perencanaan yang solid, setiap upaya pembangunan hanya akan berjalan di tempat. DED menjadi pintu masuk bagi seluruh kajian teknis lanjutan, mulai dari Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) hingga dokumen lingkungan UKL-UPL.
Lebih dari itu, DED adalah syarat mutlak untuk “menjemput” bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi. Neni berkaca pada kesuksesan tahun lalu di Polder Tanjung Laut, di mana DED yang matang menjadi kunci cairnya dukungan anggaran provinsi.
“Kalau mau minta bantuan keuangan, harus ada DED. Tahun lalu kita sudah buktikan itu lewat Polder Tanjung Laut,” tegasnya.
Kini, pola yang sama kembali diterapkan. Pemkot Bontang membidik dua titik krusial lainnya: Polder Satimpo dan Polder Guntung. Keduanya masuk dalam tiga kawasan prioritas yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi warga yang selama ini dihantui banjir.
Meski menyadari bahwa ini adalah proses panjang, Neni enggan berbelok arah. Ia percaya bahwa perencanaan yang matang adalah investasi yang akan membuahkan hasil nyata.
“Ini proses panjang, tapi harus dimulai. Dengan perencanaan yang jelas, kita bisa melangkah lebih pasti,” pungkasnya mantap. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
