BONTANG, Pranala.co — Pemerintah Kota Bontang menyiapkan langkah baru untuk membenahi kawasan wisata Pulau Beras Basah. Melalui skema pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga, pemerintah menargetkan destinasi unggulan tersebut menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi wisatawan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki sektor pariwisata secara menyeluruh. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembenahan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan pariwisata yang baik. Tapi masyarakat juga harus sadar untuk saling mendukung,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Selama ini, Pulau Beras Basah dikenal memiliki pesona alam yang menarik. Namun di balik keindahannya, sejumlah persoalan klasik masih kerap muncul, seperti pengelolaan sampah dan penataan kawasan yang belum optimal.
Kondisi tersebut bahkan sempat menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial. Pemerintah kota pun tidak menampik adanya persoalan tersebut.
Neni secara tegas menyoroti keberadaan tenda-tenda tidak tertata yang dinilai merusak estetika kawasan wisata, serta minimnya pengelolaan sampah.
“Tidak boleh lagi ada tenda-tenda seperti itu. Selain mengganggu pemandangan, sampahnya juga berserakan,” tegasnya.
Menurutnya, citra sebuah daerah turut dipengaruhi oleh kondisi destinasi wisatanya. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan pembenahan.
Sebagai solusi, Pemkot Bontang akan menyerahkan pengelolaan kawasan kepada pihak ketiga melalui mekanisme seleksi terbuka. Skema ini memungkinkan investor berpartisipasi dengan menawarkan konsep terbaik.
“Pengelolaan harus melalui proses terbuka. Kita pilih yang paling siap dan memiliki konsep yang jelas, bukan penunjukan langsung,” jelas Neni.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan kawasan wisata dapat dilakukan secara profesional, mulai dari penataan ruang, penyediaan fasilitas, hingga sistem kebersihan yang berkelanjutan.
Secara administratif, Pulau Beras Basah berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, Pemkot Bontang telah mengajukan permohonan untuk turut serta dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas destinasi wisata, tetapi juga diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur maritim seperti Lanal, mengingat lokasi pulau berada di wilayah perairan.
Pemkot Bontang menargetkan persoalan mendasar di sektor pariwisata, khususnya kebersihan dan penataan kawasan, dapat segera teratasi. Pemerintah ingin memastikan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga merasakan kenyamanan selama berkunjung.
“Kalau kita menarik retribusi, maka wisatawan tidak boleh kecewa. Pariwisata harus memberikan pengalaman yang baik,” ujar Neni. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
