Konflik Pelayanan Kapal di Muara Muntai Kaltim, Pelindo: Pandu Tunda sesuai Aturan Pemerintah
Muara Muntai tampak dari udara. Dok IstPranala.co, SAMARINDA – PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 Samarinda memastikan seluruh layanan pemanduan dan penundaan kapal di perairan Muara Muntai Ilir, Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), telah sesuai dengan aturan pemerintah.
Penegasan ini disampaikan menyusul aksi protes masyarakat yang sempat menghambat pelaksanaan Go-Live layanan pada awal Juni 2025.
General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Captain Suparman, menyatakan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 225 Tahun 2025.
“Pelindo mendapat pelimpahan kewenangan resmi untuk menjalankan layanan pemanduan dan penundaan kapal,” tegasnya, Selasa (10/6/2025).
Area yang dimaksud mencakup Perairan Pelabuhan Samarinda hingga Muara Muntai, termasuk kawasan Muara Jawa dan Kuala Samboja.
Selain itu, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 244 Tahun 2021 menetapkan wilayah tersebut sebagai perairan wajib pandu Kelas I. Artinya, layanan pandu wajib dijalankan demi menjamin keselamatan pelayaran.
Pelindo menegaskan telah menjalankan tahapan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
Sosialisasi dilakukan pada Kamis, 22 Mei 2025, di wilayah KSOP Kelas I Samarinda. Kegiatan ini juga didokumentasikan dalam Berita Acara Nomor: PJ.01/21/5/1/B4.2/GM/SMRD-25.
“Pengguna jasa dan pemangku kepentingan sudah hadir dan sepakat bahwa Go-Live layanan dimulai Senin, 9 Juni 2025,” ungkap Captain Suparman.
Namun, saat tim Pelindo tiba di titik penjemputan pada Minggu, 8 Juni, mereka mendapat informasi adanya aksi protes masyarakat. Guna menghindari potensi konflik, tim akhirnya kembali ke Samarinda.
“Kami langsung berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami memilih untuk menunggu situasi yang lebih kondusif,” jelasnya.
Captain Suparman berharap layanan pandu di Muara Muntai dapat segera berjalan normal. Menurutnya, ini bagian dari upaya mendukung kelancaran arus kapal dan menjaga standar keselamatan pelayaran.
Pelindo berkomitmen terus berdialog dengan pemerintah desa dan masyarakat. Tujuannya mencari solusi terbaik demi kelancaran aktivitas logistik di perairan strategis Kalimantan Timur.
“Kami terbuka untuk diskusi. Semua ini demi kepentingan bersama,” pungkasnya. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Pos Terkait
Tidak ada komentar