JAKARTA – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam turut hadir dalam kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Seminar Nasional yang diadakan di Jakarta Convention Center, Senin 8 Juli 2024.
Acara prestisius ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI Isma Yatun, serta sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Acara yang mengusung tema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045” ini berfokus pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPP 2023.
“Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden Jokowi.
Andi Faizal juga mengapresiasi BPK RI atas profesionalisme dalam pemeriksaan keuangan negara dan menyoroti pentingnya opini WTP sebagai refleksi dari kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban kita dalam menggunakan APBN dan APBD dengan baik,” tegasnya.
Dalam era transisi pemerintahan menuju Presiden terpilih Prabowo Subianto, Politisi Golkar ini menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dan kemajuan negara.
“Mari kita terus memperbaiki pengelolaan keuangan untuk Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, dalam laporannya, menegaskan bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), berhasil meraih opini WTP untuk kedelapan kalinya sejak tahun 2016.
Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara.
Acara ini juga dihadiri oleh Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih 2024, memberikan sinyal positif terhadap kesinambungan kebijakan dan pengelolaan keuangan negara ke depan.
Di hadapan 1.500 undangan yang terdiri dari pejabat tinggi negara, pimpinan BUMN, serta rektor perguruan tinggi, acara ini diharapkan dapat memperkuat fondasi akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045. (*)
*) Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1