PERBINCANGAN soal anggaran dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendadak gaduh di media sosial. Dari mobil dinas hingga kursi pijat, potongan informasi yang beredar memicu tanda tanya publik. Di tengah riuh itu, Diskominfo Kaltim angkat bicara.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengakui sebagian informasi yang beredar memang tidak utuh. Ia menyebut, cara publik mengonsumsi data anggaran yang terpotong-potong berpotensi melahirkan persepsi yang berbeda dari konteks sebenarnya.
“Kalau informasi hanya dilihat sebagian, memang bisa menimbulkan persepsi yang keliru. Karena itu, kami ingin meluruskan dengan data yang lengkap,” kata Faisal saat jumpa pers di Samarinda, Selasa (5/5/2026),
Isu yang mencuat bukan tanpa alasan. Sejumlah item pengadaan seperti kendaraan dinas, renovasi rumah jabatan, hingga fasilitas penunjang operasional menjadi sorotan. Dalam ekosistem digital, potongan angka dan nama kegiatan mudah menyebar, tetapi kerap kehilangan konteks fungsi dan kebutuhan anggaran secara menyeluruh.
Faisal menjelaskan, satu pos anggaran umumnya tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling terkait untuk mendukung operasional pemerintahan. Ketika hanya satu bagian yang diangkat, gambaran besar penggunaan anggaran menjadi bias.
Penjelasan serupa disampaikan Plt. Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany. Ia menegaskan seluruh proses pengelolaan anggaran telah melalui mekanisme berlapis, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
“Semua kegiatan sudah melalui prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga terbuka terhadap evaluasi,” ujar Astri.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada ketersediaan data. Pemerintah mengakui bahwa keterbukaan informasi belum selalu diiringi dengan pemahaman publik yang memadai. Data anggaran yang tersedia di platform resmi seperti SiRUP Kaltim bersifat teknis, sehingga rawan disalahartikan jika dibaca tanpa konteks.
Di sinilah letak gesekannya: transparansi sudah dibuka, tetapi literasi publik belum merata. Di sisi lain, arus informasi media sosial bergerak lebih cepat daripada klarifikasi.
Pemprov Kaltim pun mendorong masyarakat untuk tidak berhenti pada potongan informasi. Publik diminta menelusuri data secara utuh, memahami fungsi anggaran, dan melakukan verifikasi ke sumber resmi sebelum menarik kesimpulan. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
