NAMA Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni muncul di panggung nasional saat Kementerian Dalam Negeri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Wali Kota perempuan itu dipilih sebagai narasumber, menyusul capaian daerahnya dalam menahan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Di forum tersebut, Bontang tidak sekadar hadir sebagai peserta. Kota industri di Kalimantan Timur (Kaltim) ini justru dijadikan contoh praktik pengendalian harga di daerah, isu yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah pusat seiring fluktuasi harga pangan dan distribusi logistik.
Kementerian Dalam Negeri menempatkan forum ini sebagai ruang pertukaran strategi antardaerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dijadwalkan memaparkan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas sektor, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah yang berkontribusi langsung pada ketahanan nasional.
Sejumlah kepala daerah lain juga dijadwalkan berbagi pengalaman, di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Bupati Sukamara Masduki. Sementara itu, peneliti ketenagakerjaan Indra Aditya mengulas tantangan pasar kerja daerah, dengan diskusi dipandu jurnalis Tempo Rini Kustiani.
Penilaian dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 mengacu pada empat indikator utama: penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, inovasi pembiayaan daerah, serta pengendalian inflasi. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa kompetisi antardaerah diperlukan untuk mempercepat perbaikan kinerja.
“Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyatnya, metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetisi yang sehat,” ujar Tito.
Balikpapan menjadi tuan rumah untuk regional Kalimantan setelah sebelumnya kegiatan serupa digelar di Palembang. Total 24 pemerintah daerah dijadwalkan menerima penghargaan, dengan insentif fiskal hingga Rp3 miliar bagi daerah dengan kinerja terbaik.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyebut forum ini juga berfungsi sebagai alat ukur efektivitas kebijakan daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program yang dijalankan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat. [ADS/BTG]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
