TEKANAN publik atas renovasi rumah jabatan berujung pada langkah tak biasa. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan siap menanggung sendiri biaya fasilitas yang dinilai mewah di rujabnya, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut.
Pernyataan itu disampaikan, Minggu (26/4/2026) melalui kanal resmi Pemprov Kaltim. Keputusan tersebut sekaligus menjadi respons atas kritik yang berkembang terkait dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fasilitas yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
Rudy menegaskan, pembiayaan menggunakan dana pribadi merupakan bentuk tanggung jawab moral. Ia ingin memastikan fasilitas yang memicu polemik tidak membebani keuangan daerah, sekaligus meredam kekhawatiran publik.
Namun, keputusan politik itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan administratif. Pengadaan fasilitas diketahui telah dilakukan dalam tahun anggaran 2025, sehingga perubahan skema pembiayaan memerlukan mekanisme yang sesuai aturan.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengatakan pihaknya kini berkoordinasi dengan Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Koordinasi itu diperlukan untuk memastikan legalitas pengalihan beban biaya.
“Pengadaannya sudah selesai, jadi ada prosedur yang harus ditaati agar tetap akuntabel,” ujar Astri.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga mencoba meluruskan informasi yang telanjur beredar. Salah satunya terkait harga kursi pijat yang disebut mencapai Rp125 juta. Astri menyebut angka tersebut belum tentu akurat dan masih perlu diverifikasi melalui data internal.
Langkah gubernur membayar dengan dana pribadi membuka dua sisi. Di satu sisi, menjadi upaya meredam polemik. Di sisi lain, menegaskan bahwa sensitivitas publik terhadap penggunaan anggaran daerah semakin tinggi, terutama untuk belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Hingga kini, Pemprov Kaltim menyatakan proses administratif masih berjalan. Pemprov memastikan setiap keputusan yang diambil tetap sesuai regulasi, sembari menjaga transparansi agar polemik serupa tidak kembali membesar. [TIA]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
