BONTANG – Fraksi Golkar bersama Nasdem di DPRD Bontang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024.
Pandangan ini diutarakan oleh sekretaris fraksi, Faisal, dalam rapat di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Sabtu (3/8/2024) pagi.
Dalam pemaparannya, Fraksi Golkar-Nasdem memberikan apresiasi atas kinerja Pemkot Bontang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan yang signifikan dalam pajak dan retribusi daerah dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat fondasi ekonomi kota.
Namun, fraksi ini mengingatkan bahwa meskipun ada peningkatan PAD, Pemkot Bontang harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam setiap program yang dijalankan.
“Prinsip-prinsip tersebut harus tetap dijaga, baik antar kegiatan dalam satu program maupun dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini termasuk memperhatikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkat pemerintahan,” jelas Faisal.
Fraksi Golkar-Nasdem juga menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD Perubahan 2024.
Fraksi ini menyatakan dukungannya terhadap program-program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bontang.
Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada permasalahan yang terjadi di Kelurahan Loktuan. Fraksi Golkar-Nasdem meminta Pemkot Bontang untuk segera memindahkan tiang-tiang pancang yang telah terbengkalai selama 20 tahun di belakang bekas kantor lama uji kir ke Bontang Lestari.
Pemindahan ini diharapkan dapat membuka lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai area parkir sementara, guna mengurangi kemacetan yang semakin parah akibat meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Loktuan.
“Kami juga mendesak agar lahan pasar lama Citra Mas Loktuan segera diselesaikan statusnya dan bisa menjadi aset milik Pemkot Bontang. Selain itu, masalah ganti rugi 19 rumah di Pelabuhan Loktuan yang belum terselesaikan hingga kini juga harus segera dituntaskan,” tambah Faisal.
Fraksi Golkar-Nasdem berharap bahwa dengan adanya perhatian pada isu-isu strategis ini, pembangunan di Kota Bontang dapat berjalan lebih optimal, membawa manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat. (*)
Comments 1