BONTANG – Fraksi Gerindra bersama Berkarya di DPRD Bontang mengemukakan pandangan kritis terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang selama tiga tahun terakhir.
Pandangan umum ini disampaikan Ketua Fraksi, Sutarmin, dalam rapat di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Sabtu (3/8/2024) pagi.
Sutarmin mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan Pemkot Bontang belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun mencapai kemandirian fiskal.
Menurutnya, salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya pemahaman terhadap kebijakan fiskal, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Selain itu, ia menilai bahwa penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah juga belum optimal.
“Akibatnya, terjadi ekonomi flight, di mana uang yang dimiliki Bontang justru lebih banyak berputar di luar daerah,” tegas Sutarmin dalam pidatonya.
Sutarmin juga menyoroti ketergantungan APBD setiap tahunnya terhadap dana bagi hasil dan bantuan keuangan yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketergantungan ini, menurutnya, berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia di Bontang.
“Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya IPM menunjukkan kurangnya terobosan dan inovasi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD,” tambahnya. (*)
