LANGKAH Wali Kota Bima, A Rahman alias Aji Man, melantik jajaran keluarga intinya menjadi pejabat struktural memicu gelombang sorotan. Tidak tanggung-tanggung, sang istri, ipar, hingga sepupu kini resmi menduduki kursi-kursi strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Istri Wali Kota, Badrah Ekawati, resmi dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima. Sementara sang ipar, M Auwalyah, mendapat mandat sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kota Bima. Sebelum riuh pelantikan ini, Aji Man juga sudah menggeser posisi sepupunya, Irwansyah, untuk menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Mencuatnya nama-nama tersebut dalam daftar mutasi pejabat langsung memantik diskusi hangat di tengah masyarakat terkait potensi nepotisme.
Merespons riuh tersebut, Pemkot Bima langsung pasang badan. Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, menegaskan bahwa pelantikan keluarga wali kota ini murni didasarkan pada kebutuhan organisasi.
Menurut Hasyim, proses pengisian jabatan ke-87 ASN tersebut—termasuk keluarga wali kota—sudah melewati mekanisme kepegawaian yang sah dan mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Hasyim dalam siaran pers resmi, Jumat (3/7/2026).
Hasyim menambahkan, status sebagai keluarga kepala daerah tidak boleh mengebiri hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan promosi karier. Baginya, setiap abdi negara memiliki kesempatan yang setara selama memenuhi syarat administratif, kompetensi, loyalitas, dan integritas.
“Hubungan kekeluargaan seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan keistimewaan, maupun menghilangkan hak ASN mengikuti proses promosi jabatan,” tegasnya.
Sadar posisi ini rawan kritik, Pemkot Bima tidak menutup mata. Pihak istana kota justru menantang masyarakat untuk memantau langsung kinerja para pejabat baru yang punya kedekatan darah dengan wali kota tersebut.
Manajemen birokrasi berjanji tidak akan tebang pilih. Jika performa di lapangan jeblok dan target tidak tercapai, evaluasi tegas hingga pencopotan jabatan akan tetap diberlakukan.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan secara objektif dan konstruktif,” kata Hasyim memungkasi penjelasan.
Pelantikan bersama ini sebelumnya digelar dengan khidmat di Aula Maja Labo Dahu, Pemkot Bima, Rabu (1/7/2026). (*)
