Pranala.co, BONTANG – Wacana kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memicu kritik. Sorotan tajam datang dari akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.
Menurut Dosen Fakultas Hukum itu, wacana tersebut tidak pantas muncul di tengah kondisi rakyat yang masih serba sulit.
“Ini tindakan yang tidak patut. Menandakan anggota DPR tidak punya sense of crisis terhadap rakyatnya. Lapangan pekerjaan semakin terbatas, angka pengangguran terus meningkat,” ujar Herdiansyah, Minggu (24/8/2025).
Herdiansyah mempertanyakan logika di balik permintaan kenaikan gaji itu. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesulitan.
“Bagaimana mungkin anggota DPR meminta kenaikan gaji, sedangkan rakyat masih bergelut dengan berbagai kesusahan?” katanya.
Ia menegaskan, DPR seharusnya sadar diri sebagai wakil rakyat. Bahkan, kata dia, posisi mereka bisa disebut sebagai “pesuruh rakyat”.
“Tidak pantas bila mereka justru hidup lebih sejahtera dibanding rakyat yang mereka wakili,” tegasnya.
Herdiansyah menyebut kondisi ini bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat.
“Wakil rakyat justru hidup bermewah-mewahan, sementara rakyatnya menderita. Filosofi kerakyatan itu tidak kita temukan dalam praktik anggota DPR di Indonesia,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai gelombang wacana publik yang meminta DPR dibubarkan adalah cermin kekecewaan mendalam.
“Kalau kemudian publik meminta DPR dibubarkan, itu adalah ekspresi dari kekecewaan, karena mereka sudah tidak lagi menjadi representasi rakyat,” pungkasnya. (ZIZ)
