ALIH-ALIH jor-joran membangun infrastruktur baru, pemkot bersama DPRD Samarinda memilih fokus menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor yang nilainya mencapai Rp427 miliar tahun ini, 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai strategi untuk membersihkan beban keuangan daerah. Imbasnya, proyek fisik di lapangan terpaksa berjalan melambat demi memastikan pemerintahan periode ini berakhir tanpa meninggalkan utang finansial.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa fokus utama eksekutif dan legislatif saat ini adalah menuntaskan kewajiban tersebut. Terlebih, masa jabatan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, juga akan segera berakhir.
“Sekarang pemerintah kota memang sedang berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut tahun ini, agar tidak menjadi beban finansial di tahun 2027,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda baru-baru ini.
Langkah ini membuat penyerapan anggaran di sejumlah instansi tersendat. Beban paling berat berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, tempat sebagian besar proyek kemitraan berjalan.
Karena uang daerah mengalir untuk mencicil kewajiban lama, capaian pembangunan fasilitas publik di Samarinda sepanjang tahun 2026 tercatat masih berada di bawah angka 20 persen. Deni membenarkan posisi kas daerah yang banyak tersedot ke sana.
“Secara keseluruhan, kewajiban pembayaran kepada mitra kerja atau kontraktor itu menyentuh angka Rp427 miliar. Jumlah yang besar ini terbagi di beberapa dinas, dan yang paling banyak tanggungannya ada di Dinas PUPR,” jelas Deni.
Jika dibedah lebih rinci, Bidang Cipta Karya baru mencatatkan progres fisik sekira 17 persen. Sektor ini harus menyelesaikan sisa utang tahun lalu sebesar Rp113 miliar.
Kondisi serupa terlihat di Bidang Sumber Daya Air. Mereka tengah berupaya melunasi sisa tanggungan sekitar Rp20-an miliar dari total beban awal Rp34 miliar. Deni mengakui bahwa minimnya pergerakan fisik di lapangan murni karena keterbatasan ruang fiskal daerah.
Meski ritme pembangunan sempat melambat, konstelasi politik dan anggaran di Samarinda tetap diliputi optimisme. Pemerintah daerah yakin target nol utang bakal terealisasi sebelum tahun 2026 berganti.
Keyakinan ini menebal seiring proyeksi masuknya pendapatan asli daerah (PAD) serta suntikan dana dari pemerintah pusat. Samarinda kini tengah menanti pencairan dana tunda salur senilai ratusan miliar rupiah.
“Pemasukan dari sektor pajak daerah umumnya baru terkumpul dalam jumlah besar saat mendekati akhir tahun. Selain itu, kami juga masih menanti proses pencairan dana bagi hasil atau transfer dari pusat,” tegas Deni. (*)
