DINAS Pendidikan (Disdik) Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat mengusut sengkarut Seleksi Penerimaan Murid Baru alias SPMB 2026. Kabar tak sedap berembus setelah sejumlah calon siswa mampu menembus jalur afirmasi, padahal awalnya mendaftar lewat jalur prestasi.
Ironisnya, salah satu calon siswa yang diduga memanfaatkan celah ini merupakan anak dari seorang anggota dewan. Kuota afirmasi yang sejatinya disiapkan khusus bagi keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus, kini diduga salah sasaran.
Merespons kegaduhan ini, Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan, Muhammad Jasniansyah, menegaskan pihaknya langsung menerjunkan tim ke lapangan. Investigasi internal mulai berjalan untuk mencocokkan kebenaran data tersebut.
“Kami akan melakukan pemeriksaan ulang terlebih dahulu karena kami belum memperoleh data lengkap,” ujar Jasniansyah saat memberikan keterangan pers, Rabu (8/7/2026).
Proses verifikasi menyeluruh ini bakal melibatkan pihak sekolah secara langsung. Momentumnya dilakukan saat tahapan daftar ulang siswa baru berlangsung.
Jasniansyah mengingatkan bahwa seluruh orang tua calon peserta didik telah menandatangani surat pernyataan resmi di atas meterai. Surat itu menjamin keaslian data yang diserahkan ke panitia.
Jika tim menemukan manipulasi data atau kecurangan yang sengaja melompati aturan baku, Dinas Pendidikan memastikan sanksi berat menanti. Status kelulusan siswa yang bersangkutan akan langsung digugurkan.
“Apabila peserta tidak dapat menunjukkan data yang otentik dan sesuai dengan ketentuan, kelulusannya dapat dibatalkan,” kata Jasniansyah dengan nada tegas.
Mengenai dalih sistem aplikasi pendaftaran online yang eror hingga menyebabkan perpindahan jalur otomatis dari prestasi ke afirmasi, dinas belum mau berspekulasi.
Panitia mengakui server PPDB sempat tumbang pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Akibat kendala teknis itu, panitia terpaksa membagi jadwal akses internet berdasarkan wilayah kerja.
“Saya belum bisa memastikan apakah kondisi tersebut merupakan dampak dari pengaturan akses atau ada penyebab lain,” ucap Jasniansyah ragu. Evaluasi mendalam masih menunggu laporan resmi dari tim IT.
Kini, nasib kelulusan para siswa tersebut berada di ujung tanduk. Dinas Pendidikan memilih menahan keputusan final hingga verifikasi faktual di tingkat sekolah rampung.
Tim investigasi juga fokus menelusuri latar belakang keluarga calon siswa. Langkah ini krusial demi memastikan tidak ada hak-hak anak dari keluarga kurang mampu yang dirampas oleh mereka yang berkuasa.
“Terkait identitas siswa yang dimaksud, kami akan melakukan pengecekan kembali, termasuk informasi yang menyebutkan yang bersangkutan anak anggota DPRD,” tutup Jasniansyah. (*)
