Daftar 74 Dapur MBG di Kaltim yang Ditutup Sementara: Belum Standar Higiene, Dana Dibekukan

SAMARINDA, Pranala.co — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas di 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga standar kualitas makanan yang didistribusikan kepada masyarakat agar tetap sehat dan aman dikonsumsi.

Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Muhammad Sirajul Amin, menjelaskan bahwa kebijakan ini berfokus pada perbaikan fasilitas pendukung kesehatan di unit pelayanan.

PILIHAN REDAKSI

Dapur MBG di Paser Bermasalah, Kontraktor Diduga Kabur Tinggalkan Utang Rp340 Juta

21 Mei 2026 | 22:28

Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Apa yang Terjadi?

20 Mei 2026 | 17:17

“Kami mengonfirmasi adanya penghentian operasional sementara bagi 74 unit SPPG di Kaltim. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan setiap unit melakukan perbaikan pada instalasi pengolahan limbah serta segera mengurus sertifikasi kelayakan higienitas yang diperlukan,” ujar Amin saat dihubungi Pranala.co, Selasa (7/4/2026).

Keputusan penghentian ini secara resmi didasarkan pada Surat Instruksi Direktorat Pemantauan dan Pengawasan yang diterbitkan pada akhir Maret 2026.

Sirajul Amin menambahkan bahwa aturan ini bukan tanpa alasan, melainkan demi melindungi penerima manfaat dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.

“Berdasarkan instruksi pusat melalui Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026, kami menilai ketiadaan fasilitas pengolahan air limbah yang standar dapat mengancam mutu gizi dan keamanan pangan yang diproduksi,” jelasnya lebih lanjut.

Dampak dari kebijakan ini cukup luas, mencakup unit pelayanan di berbagai wilayah mulai dari Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, hingga kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Terkait hal tersebut, pihak berwenang juga telah membekukan sementara penyaluran dana bantuan kepada unit yang melanggar sebagai bentuk konsekuensi administratif.

“Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan telah merekomendasikan agar dana bantuan pemerintah dihentikan sementara hingga standar kelayakan terpenuhi oleh masing-masing pengelola,” tegas Amin.

Ultimatum 24 Jam: Bayar Virtual Account Segera!

Selain urusan teknis fasilitas, para pengelola unit pelayanan diminta untuk segera menuntaskan segala kewajiban administrasi keuangan mereka dalam waktu singkat.

Amin mengingatkan agar seluruh transaksi melalui akun virtual diselesaikan segera untuk periode operasional yang telah berjalan.

“Para Kepala SPPG kami instruksikan untuk merampungkan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account dalam waktu 24 jam setelah surat diterbitkan agar tidak ada kendala administrasi di kemudian hari,” tuturnya.

Meski saat ini pintu pelayanan tertutup bagi aktivitas produksi, pihak BGN menegaskan bahwa status ini tidak bersifat selamanya. Setiap pengelola yayasan atau unit diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi jika mereka mampu membuktikan adanya perbaikan nyata di lapangan.

“Penghentian ini bersifat sementara saja. Begitu pihak pengelola menyerahkan bukti perbaikan fasilitas limbah yang sah dan dokumen pendukung lainnya kepada Direktorat Wilayah III, kami akan segera memproses pencabutan status pemberhentian operasional mereka,” pungkas Sirajul Amin.

Berikut adalah 74 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberhentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026 tertanggal 31 Maret 2026:

1. KABUPATEN PASER (3 SPPG)

3. KABUPATEN BERAU (8 SPPG)

4. KABUPATEN KUTAI BARAT (1 SPPG)

5. KABUPATEN KUTAI TIMUR (12 SPPG)

6. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (4 SPPG)

7. KOTA BALIKPAPAN (18 SPPG)

8. KOTA SAMARINDA (12 SPPG)

9. KOTA BONTANG (9 SPPG)

10. MABES POLRI (2 SPPG)

(TIA)

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami