Pranala.co, SAMARINDA – Praktik perikanan ilegal dengan cara merusak—seperti bom ikan dan setrum—masih terjadi di sejumlah perairan Kalimantan Timur. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim.
Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim, Raihan Fida Nuzban, menyebut aduan soal praktik ini terus mengalir.
“Kami banyak menerima laporan masyarakat. Mayoritas terkait pengeboman ikan,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Untuk mengatasi hal itu, DKP Kaltim menggandeng Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Kelompok ini terdiri dari nelayan yang sadar hukum dan peduli terhadap kelestarian laut.
“Dengan luas wilayah perairan Kaltim mencapai 12 mil laut, kami tidak mungkin mengawasi sendiri. Maka kerja sama dengan Pokmaswas jadi ujung tombak pengawasan,” kata Fida.
Berkat kolaborasi ini, banyak praktik ilegal berhasil terdeteksi. Salah satunya adalah kasus penggunaan racun ikan di perairan Bontang.
“Laporan dari masyarakat sangat membantu kami bergerak cepat,” tegasnya.
Baru-baru ini, DKP Kaltim juga berhasil menangkap dua pelaku pengeboman ikan di perairan Berau. Salah satunya merupakan residivis, yang pernah terlibat kasus serupa.
“Kasus ini sudah kami limpahkan ke kejaksaan. Tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif,” tegas Fida.
Ia menambahkan, praktik perusakan laut juga ditemukan di wilayah Kutai Kartanegara, tepatnya di Sanga-Sanga. Di lokasi ini, pelaku menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan.
Untuk memperkuat sistem pengawasan, DKP Kaltim kini menjalin kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD).
Kolaborasi ini meliputi bantuan teknologi radar pemantau laut. “Dengan radar ini, kami bisa memantau kapal secara real-time—jenis kapal, pergerakan, dan aktivitasnya,” jelas Fida.
MoU sudah diteken Gubernur Kaltim, dan kini tinggal menunggu perjanjian teknis ditindaklanjuti. “Ini akan menjadi lompatan besar dalam pengawasan laut kita,” tambahnya.
Fida berharap, sinergi antara masyarakat, lembaga, dan teknologi bisa jadi kekuatan utama dalam memerangi perikanan ilegal.
“Dengan dukungan semua pihak, kita bisa jaga laut Kaltim dari kerusakan. Laut yang bersih, lestari, dan adil untuk nelayan,” pungkasnya. (TIA)
