Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya mempercepat penanganan stunting. Sebuah model khusus tengah disiapkan agar bisa diadopsi oleh seluruh kabupaten/kota.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (24/9/2025).
Sri Wahyuni menyoroti capaian Kutai Kartanegara (Kukar) yang berhasil menurunkan angka stunting secara konsisten. Strategi Kukar dinilai bisa menjadi acuan untuk menyusun model percepatan yang lebih terukur.
“Kita perlu belajar dari Kukar. Mereka bisa konsisten menurunkan angka stunting. Strategi itu harus kita adopsi agar semua daerah punya pedoman yang jelas. Anggaran besar sudah ada, jangan sampai terlihat seperti kita tidak bekerja,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar belanja stunting benar-benar digunakan untuk intervensi langsung, bukan sekadar kegiatan penunjang. Apalagi, sejak Maret 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberi kode rekening khusus dalam APBD yang ditandai (tagging) dan terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pertanyaannya, lebih besar mana belanja intervensi atau penunjang? Ini harus jelas. Hasil kita masih belum signifikan, maka perlu ada model terukur yang bisa diterapkan di semua daerah,” tambahnya.
Sri Wahyuni juga menekankan bahwa Gubernur Kaltim wajib melaporkan progres penanganan stunting setiap enam bulan ke pemerintah pusat. Karena itu, model percepatan yang dibuat harus nyata, bisa diimplementasikan, dan memberi hasil jelas di lapangan.
Perwakilan BKKBN, Nur Rizki, menekankan pentingnya basis data dalam merancang kebijakan stunting. Menurutnya, ada dua data utama yang bisa jadi pijakan, yakni Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dari Posyandu, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Kedua data ini saling melengkapi. Kalau datanya kuat, intervensinya tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut angka stunting di Kaltim saat ini masih 22,02 persen. Angka itu hanya sedikit turun dari 22,09 persen.
“Target minimal kita 18,8 persen sesuai standar nasional. Kami juga terus memperbaiki input data aksi konvergensi di website Aksi Bangda,” jelasnya.
Jaya menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diperluas. Selama ini, sasaran MBG lebih banyak ke anak sekolah. Padahal, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui justru lebih membutuhkan prioritas.
“Mencegah jauh lebih mudah dibanding mengintervensi. Kalau MBG diperluas ke kelompok rentan, hasilnya akan lebih cepat terlihat,” tegasnya. (RIL)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
