Menu

Mode Gelap
Permukiman Padat Penduduk di Samarinda Kebakaran, 1 Jam Baru Padam Penerbitan PKL Samarinda Ricuh, Sani: Tolong, Wali Kota Pakai “Otak”, Jangan “Otot” Mulu Penerbitan PKL di Samarinda Ricuh, Pedagang Serang Satpol Pakai Balok dan Parang Diduga Teroris Sembunyi di Kaltim, Polda Ajak Warga jadi Mata-Mata Mobil Seruduk 2 Pemotor di Balikpapan, 1 Orang Tewas

Samarinda · 10 Mei 2022 00:53 WITA ·

ASKOMPSI Usul DBH Frekuensi untuk Pemerintah Daerah


 ASKOMPSI Usul DBH Frekuensi untuk Pemerintah Daerah Perbesar

pranala.co – Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim,HM Faisal mengatakan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung 19-10 Mei 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali, ASKOMPSI mengusulkan Dana Bagi Hasil (DBH) Frekuensi.

“Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI)  mengusulkan kepada  Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat memberikan DBH Frekuensi kepada pemerintah daerah,” kata Faisal, melalui press release, Senin (9/5/2022).

Ia mengatakan, ASKOMPSI  yang diketuai  DR. Sudarman,sengaja mengirimkan surat resmi ke APPSI agar juga dapat mengusulkan adanya DBH Frekuensi bagi Pemerintah Daerah yang selama ini langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo.

Lanjutnya ASKOMPSI berharap usulan penambahan komponen DBH SDA penerbitan Peraturan Pemerintah turunan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah, supaya daerah mendapatkan juga DBH SDA Frekuensi yang potensinya sangat besar.

“Potensinya sangat besar selama ini. Apalagi Kemenkominfo belum pernah  memberikan DBH, DAK, Dekon dan lainnya ke daerah, jadi pas saja moment ini,” ujar Faisal mengutif ucapan  Kadiskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

HM Faisal yang juga Wakil Ketua 1 ASKOMPSI menyebutkan bahwa surat usulan tersebut  telah diserahkan .

“Saya sudah menyerahkan langsung surat usulan mengenai DBH Frekuensi dari ASKOMPSI kepada Gubernur Kaltim yang juga Ketua Umum APPSI sebelum dimulainya  acara Rakernas APPPSI di Bali tersebut,” katanya.

Lanjutnya, tentu  sangat diharapkan usulan tersebut akan menjadi usulan masukan dari APPSI ke Pemerintah Pusat.

“Apalagi kita tahu, sesuai statemen Menteri Kominfo bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kominfo juga terus meningkat. Bahkan Kemenkominfo salah satu penghasil PNBP tertinggi pada sektor non migas selama kurun waktu 2015 sampai 2020,” tutur Faisal.

Pendapatan tersebut antara lain berasal dari pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi dan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio serta lainnya.

“Selama ini obyek pelaksanaannya berada di daerah,  namun hasil pungutannya masuk ke pemerintah pusat tidak dibagi  ke pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu , Eddy Santoso Direktur Eksekutif ASKOMPSI berharap usulan DBH SDA Frekuensi dapat menjadi  dukungan dalam target percepatan pembangunan Transformasi Digital yang  telah dicanangkan  Presiden Jokowi.

“Percepatan transformasi digital di daerah sebuah kewajiban yang patut dan harus mendapat dukungan dana dari Pemerintah Pusat,” ucap Pak De panggilan akrabnya. (ADS/ril/id)

 

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Permukiman Padat Penduduk di Samarinda Kebakaran, 1 Jam Baru Padam

26 Mei 2022 - 15:19 WITA

IMG 20220526 191708

Penerbitan PKL Samarinda Ricuh, Sani: Tolong, Wali Kota Pakai “Otak”, Jangan “Otot” Mulu

26 Mei 2022 - 10:17 WITA

IMG 20220526 105838

Selamat! Pelajar Bontang dan Samarinda Lolos Paskibraka Nasional 2022

26 Mei 2022 - 08:47 WITA

IMG 20220526 090451

Penerbitan PKL di Samarinda Ricuh, Pedagang Serang Satpol Pakai Balok dan Parang

26 Mei 2022 - 01:16 WITA

IMG 20220526 005848

Bengkel hingga Warung Kelontong Samarinda Terbakar saat Pagi Buta

25 Mei 2022 - 10:16 WITA

IMG 20220525 121525

Rekomendasi Rental Mobil di Samarinda yang Tarifnya Tidak Bikin Kantong Bolong

25 Mei 2022 - 07:42 WITA

IMG 20220525 080346
Trending di Samarinda