RIBUAN massa yang tergabung dalam Gerakan 214 Perjuangan Aliansi Peduli Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim)) memadati halaman Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (21/4/2026). Mereka menekan wakil rakyat untuk segera menggunakan hak angket dan mengaudit kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.
Aksi berlangsung sejak pagi dengan orasi bergantian. Massa menyuarakan kekhawatiran atas kondisi tata kelola pemerintahan di Kaltim dalam setahun terakhir yang dianggap mengalami kemunduran, terutama terkait transparansi anggaran dan praktik pemerintahan.
Dalam forum terbuka di depan gedung dewan, perwakilan Aliansi Rakyat Kaltim membacakan pakta integritas. Dokumen itu berisi komitmen moral dan politik DPRD agar tidak pasif terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Aliansi menyoroti dugaan pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi. Salah satu yang disampaikan adalah renovasi rumah dinas dan fasilitas dengan nilai sekitar Rp25 miliar, yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen agar DPRD tidak diam. Kami menuntut audit total terhadap kebijakan pemerintah provinsi,” ujar perwakilan aliansi dalam orasinya.
Selain isu anggaran, massa juga menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk dalam penunjukan jabatan yang dianggap sarat konflik kepentingan. Mereka mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak menjadi perpanjangan tangan eksekutif.
Tekanan massa mendorong pimpinan dan anggota DPRD Kaltim keluar menemui demonstran. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyatakan kesediaan untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti tuntutan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan seluruh unsur pimpinan dan tujuh ketua fraksi sepakat mengakomodasi aspirasi tersebut. “Kami setuju untuk menandatangani bersama sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Ekti di hadapan massa.
Setelah penandatanganan, aksi berangsur kondusif. Massa membubarkan diri secara tertib dan melanjutkan agenda aksi ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur di kawasan Islamic Center untuk menyampaikan tuntutan serupa kepada pihak eksekutif. [TIA]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
