Pranala.co, SAMARINDA – Isu pemekaran daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menghangat. Dari delapan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang masih menunggu keputusan pemerintah pusat, Kutai Utara disebut paling siap untuk dimekarkan.
Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, menyebut progres Kutai Utara lebih menonjol dibanding daerah lain. Ia sudah berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah dan melihat dukungan penuh dari masyarakat serta pemerintah Kutai Timur.
“Respon positif menunjukkan dukungan kuat untuk pemekaran Kutai Utara,” ujarnya.
Hasdam menegaskan, dirinya akan terus memperjuangkan pemekaran melalui kursinya di Komite 1 DPD RI. Apalagi Kalimantan Timur adalah daerah pemilihannya.
Dorongan serupa datang dari anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Menurutnya, DOB sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Bumi Etam.
“Dengan DOB, pemerataan keadilan akan tercipta,” tegasnya.
Agusriansyah menambahkan, wilayah yang diusulkan seperti Muara Wahau dan Muara Ancalong sudah memenuhi syarat administrasi. Hanya saja, langkah pemekaran masih terhambat moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat.
“Kalau moratorium dicabut, seharusnya tidak ada lagi hambatan berarti. Semuanya sudah siap,” tambahnya.
Wacana pemekaran Kutai Utara sebenarnya bukan hal baru. Wakil Rektor I UNU Kaltim, Prof. Hamdani, menyebut isu ini sudah bergulir sejak 2005. Namun hingga kini belum terwujud, bahkan sempat terlampaui oleh pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu.
“Percepatan CDOB Kutai Utara sangat diperlukan agar tidak kembali didahului daerah lain,” katanya.
Menurut Hamdani, hampir 10 kecamatan di Kutai Utara secara administrasi dan infrastruktur sudah memenuhi syarat. Selain itu, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dinilai sangat mendukung berdirinya daerah otonom baru.
Prof. Hamdani menekankan, pemekaran Kutai Utara harus diarahkan pada pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi warga. Mulai dari pembangunan rumah sakit, perguruan tinggi, hingga fasilitas umum lain yang bisa mempercepat perputaran ekonomi.
“Pembentukan DOB ini bukan sekadar pemekaran, tapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
