HARAPAN agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menekan angka stunting di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) belum sepenuhnya terwujud. Di saat program itu sudah berjalan lebih dari satu tahun, angka stunting justru kembali menunjukkan kenaikan.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Sanggau memberi perhatian serius. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, bahkan menyebut tren terbaru itu sebagai sebuah anomali yang perlu segera dicari penyebabnya.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menunjukkan prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 21,48 persen. Setahun kemudian, angka itu sempat turun menjadi 20,50 persen.
Namun tren positif tersebut tidak bertahan lama. Pada triwulan I 2026, prevalensi stunting kembali naik menjadi 21,82 persen atau meningkat 1,32 persen dibanding tahun sebelumnya.
Padahal, Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan di Kabupaten Sanggau sejak 17 Februari 2025. Program yang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperbaiki status gizi anak itu diharapkan mampu mempercepat penurunan kasus stunting.
“Kita mendapat prestasi dalam penanganan stunting tahun 2025 dengan posisi kedua se-Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Kalau melihat tren tahun 2026 ini ada peningkatan kasus, ini anomali menurut saya,” kata Susana Herpena, mengutip detik.com, Selasa (9/6/2026).
Kenaikan angka tersebut menjadi perhatian karena berbanding terbalik dengan tujuan utama pelaksanaan MBG. Program yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi masalah gizi anak itu belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan stunting di daerah tersebut.
Meski demikian, Susana menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung penuh pelaksanaan program MBG. Yang diperlukan saat ini, menurutnya, adalah evaluasi agar program berjalan lebih tepat sasaran.
“Harusnya program MBG ini mampu menurunkan stunting, tapi faktanya justru angka stunting malah naik. Nanti kita evaluasi lagi,” ujarnya.
Susana yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Sanggau memastikan akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan tersebut.
Langkah itu dilakukan guna melihat secara menyeluruh apakah persoalan berada pada pola pelaksanaan program, distribusi manfaat, atau faktor lain yang memengaruhi angka stunting di lapangan.
“Kebetulan saya juga Ketua penanganan stunting. Nanti saya koordinasikan dan saya panggil OPD terkait untuk membahas persoalan stunting ini,” tegasnya.
Menurut Susana, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan lokasi dan kelompok sasaran program.
Ia menilai daerah dengan angka stunting tinggi semestinya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, dampak program terhadap perbaikan gizi masyarakat bisa lebih terukur.
“Kami di daerah hanya mendukung kebijakan pemerintah pusat. Mestinya program MBG ini menyasar daerah yang angka stuntingnya tinggi, bukan di perkotaan dulu yang dibangun dapur-dapur MBG,” ujarnya. [RE/DK]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
