Pranala.co, BONTANG — Kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bontang dipastikan segera berakhir. Pemerintah Kota Bontang tengah menuntaskan proses seleksi enam kepala OPD yang selama ini masih dijabat pelaksana tugas.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut seluruh tahapan seleksi telah rampung. Nama-nama pejabat terpilih bahkan sudah ditetapkan. Kini, proses tinggal menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Nama finalnya sudah ada. Tinggal menunggu persetujuan BKN. Insyaallah Januari sudah bisa dilantik,” ujar Neni, Senin (22/12/2025).
Neni menegaskan, percepatan pengisian jabatan bukan sekadar formalitas. Ia ingin roda pemerintahan bergerak lebih efektif dan kebijakan dapat dijalankan tanpa hambatan.
Menurutnya, jabatan pelaksana tugas memiliki keterbatasan kewenangan. Kondisi itu kerap membuat pengambilan keputusan strategis berjalan kurang optimal.
“Saya tidak mau terlalu lama Plt. Kalau terus Plt, banyak kebijakan tidak bisa maksimal. Kita butuh pejabat definitif supaya persoalan di OPD cepat diselesaikan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berkas nama pejabat terpilih sudah dikirim ke BKN sekitar sepekan lalu. Seluruh peserta seleksi dinilai memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik.
Namun, dari sejumlah kandidat yang memenuhi syarat, hanya satu yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Semuanya bagus. Tapi dari yang bagus itu, tentu harus dipilih yang terbaik. Yang belum terpilih jangan berkecil hati. Jadikan ini pengalaman,” pesan Neni.
Sementara itu, untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), Neni memastikan belum menjadi prioritas dalam waktu dekat. Fokus Pemkot Bontang saat ini adalah menuntaskan pengisian jabatan strategis di OPD, termasuk posisi sekretaris dan kepala bidang yang masih kosong.
“Sekda belum. Kita selesaikan dulu OPD,” katanya singkat.
Ia juga menjelaskan, pengisian jabatan lanjutan sengaja diarahkan ke awal tahun. Pertimbangannya adalah faktor penganggaran. Akhir tahun dinilai kurang ideal karena beririsan dengan penutupan dan evaluasi anggaran berjalan.
“Kalau diganti semua di akhir tahun, itu berat. Anggaran sudah berjalan. Januari lebih ideal karena kenaikan jabatan juga berdampak pada anggaran,” tutup Neni. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
