BOUGAINVILLE berpotensi menjadi negara berdaulat terbaru di kawasan Pasifik dalam beberapa tahun mendatang. Jika proses politik berjalan sesuai rencana, wilayah otonom di Papua Nugini itu akan resmi merdeka pada 2030 dan menjadi tetangga baru Indonesia.
Prospek lahirnya negara baru tersebut menarik perhatian karena Bougainville berada tidak jauh dari kawasan timur Indonesia. Selain memiliki kedekatan geografis, masyarakat Bougainville juga berasal dari rumpun Melanesia yang memiliki ikatan budaya dengan masyarakat asli Papua.
Keinginan masyarakat Bougainville untuk menentukan nasib sendiri bukanlah isu baru. Aspirasi itu telah berkembang selama puluhan tahun dan mencapai puncaknya melalui referendum yang digelar pada akhir 2019.
Hasilnya sangat mencolok. Sebanyak 98,31 persen pemilih menyatakan mendukung kemerdekaan penuh dari Papua Nugini.
Referendum tersebut merupakan bagian dari implementasi Bougainville Peace Agreement (BPA) atau Perjanjian Damai Bougainville yang ditandatangani pada Agustus 2001 setelah konflik bersenjata selama satu dekade.
Jejak Sejarah Bougainville
Secara geografis, Bougainville merupakan kepulauan di ujung timur Papua Nugini dan menjadi pulau terbesar dalam gugusan Kepulauan Solomon.
Temuan arkeologi di Gua Kilu menunjukkan kawasan ini telah dihuni manusia sekitar 29.000 tahun lalu.
Nama Bougainville diambil dari penjelajah asal Prancis, Louis Antoine de Bougainville, yang mencapai wilayah tersebut pada 1768.
Dalam perjalanan sejarahnya, Bougainville pernah berada di bawah protektorat Kekaisaran Jerman sejak 1886 sebelum dialihkan kepada Australia setelah Perang Dunia I.
Saat Perang Dunia II, pulau ini menjadi salah satu medan pertempuran penting di Pasifik ketika Jepang mendudukinya.
Usai perang, Bougainville kembali dikelola Australia hingga akhirnya masuk ke dalam wilayah Papua Nugini saat negara tersebut meraih kemerdekaan pada 1975.
Meski demikian, tuntutan memisahkan diri telah muncul sejak akhir 1960-an.
Konflik Tambang Panguna Memicu Perang Saudara
Salah satu akar persoalan terbesar berasal dari pengelolaan Tambang Panguna, yang dikenal sebagai salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia.
Masyarakat setempat menilai keuntungan ekonomi tidak dinikmati secara adil, sementara aktivitas pertambangan memicu kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Ketegangan itu berkembang menjadi perang saudara antara kelompok revolusioner Bougainville dan pemerintah Papua Nugini sepanjang 1988 hingga 1998.
Konflik tersebut diperkirakan menewaskan sekitar 20.000 orang, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan di kawasan Pasifik modern.
Perdamaian akhirnya tercapai melalui Bougainville Peace Agreement yang memberikan otonomi luas sekaligus membuka jalan menuju referendum kemerdekaan.
Kemerdekaan Ditargetkan pada 2030
Setelah referendum 2019, pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Otonom Bougainville menyusun tahapan transisi politik menuju kemerdekaan.
Pada Maret 2025, Bougainville Independence Leaders Consultation Forum (BILCF) sempat merekomendasikan 1 September 2027 sebagai tanggal kemerdekaan.
Namun, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menyatakan perekonomian Bougainville belum cukup siap untuk berdiri sebagai negara sendiri.
Perkembangan itu mendorong BILCF merevisi rekomendasinya pada Juli 2026 dengan menetapkan 1 September 2030 sebagai target kemerdekaan.
Mengacu pada situs resmi Autonomous Bougainville Government (ABG), proses menuju negara merdeka dibagi dalam beberapa tahap, yakni persiapan pemerintahan sendiri hingga 2027, masa pemerintahan sendiri pada 2027–2030, kemudian deklarasi kemerdekaan pada 2030.
Dampaknya bagi Indonesia
Apabila Bougainville resmi menjadi negara berdaulat, Indonesia akan memiliki tetangga baru di kawasan Samudra Pasifik.
Dari sisi budaya, masyarakat Bougainville dan masyarakat asli Papua sama-sama berasal dari rumpun Melanesia sehingga memiliki sejumlah kesamaan tradisi dan warisan budaya.
Meski demikian, Bougainville dan Indonesia berada dalam sistem pemerintahan yang berbeda sehingga hubungan yang terjalin nantinya akan mengikuti mekanisme diplomatik antarnegara.
Selama ini Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara Pasifik, termasuk Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Indonesia juga menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).
Jika proses kemerdekaan berjalan sesuai rencana, Bougainville berpeluang menjadi mitra diplomatik baru Indonesia sekaligus menambah dinamika geopolitik di kawasan Pasifik. (*)
