PRANALA.CO – Perencanaan pembangunan yang matang dan kontrol pembangunan yang terorganisir diperlukan bagi dukungan realisasi pembangunan disetiap Kelurahan yang ada di Kota Bontang.
Hal itu menjadi bagian penting mulusnya pembangunan agar terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat digelarnya perencanaan berjenjang dari tingkat RT.
Melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Bontang menggelar peningkatan kapasitas bagi Lembaga permberdayaan masyarakat (LPM) Kota Bontang. Giat tersebut digelar di Bali, 4-8 Mei 2024.
Giat yang mengikutsertakan seluruh pimpinan LPM Kelurahan, Pimpinan LPM Kecamatan dan Kota di Kota Bontang bertujuan untuk menjadikan LPM sebagai stakeholder penting dalam mengawal jalannya pembangunan di setiap wilayah dan jenjang.
Pentingnya LPM dalam setiap perencanaan pembangunan menjadi bahasan penting dalam kegiatan bertajuk Bimtek perencanaan pembangunan bagi LPM dan Aparatur guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah perkotaan.
Mewakili Kepala Dinas sosial dan Pemberdayaan masyarakat Bontang, Yasur,S.Sos sebagai Kabid pemberdayaan masyarakat Dinas sosial & pemberdayaan masyarakat mengatakan perlunya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pihaknya dalam memaksimalkan potensi LPM dalam menjadi mitra pemerintah disetiap kelurahan dan semua tingkatan masing masing.
“Kami pemerintah berkomitmen dengan Lembaga yang dibentuk pemerintah bahwa keberadaan lpm yang tak luput dalam mengawal pembangunan untuk terus diberdayakan dan diaktifkan,”ujarnya.
Yasur meyakinkan jika kegiatan Bimtek ini dapat mengoptimalkan fungsi LPM yang akan menjadi pilar pembangunan di Kota Bontang.
“ Kedepan tagline LPM sebagai organisasi berorientasi Gotong royong akan bisa kembali diaktifkan setiap tahunnya, bahkan lebih baik jika bisa berjalan di setiap kelurahan,”beber Yasur.
Sementara Ketua DPD LPM Kota Bontang Amran berharap kegiatan ini dapat membangkitkan semangat insan LPM dalam menjalankan aktifitas organisasi.
“Terima kasih atas perhatian pemerintah atas kegiatan ini. Dan juga semoga setiap LPM sudah dapat operasional disetiap kelurahan masing masing. Dengan di dukung oleh APBD hendaknya kita bisa lebih maksimal tentu dengan mengikuti aturan yang berlaku,” ucapnya.
Salah seorang narasumber I Gede Bagus Wibawa mengungkapkan LPM hendaknya menjadi inisiator penggerak perubahan dimasyarakat. Dosen universitas denpasar ini menekankan jika hadirnya LPM dengan kemampuan menjadikan komunikasi bersama masyarakat lebih mudah dan berefek akan mempermudah pula menjaga komitmen pemerintah dalam merealisasikan pembangunan yang dibutuhkan.
“LPM mampu menjadi pengendali bagi pembangunan yang telah direncanakan dan menjadi menjadi pembaharu untuk mengkiritisi kebijakan didaerah kelurahan masing masing, “ jelas I Gede Bagus Wibawa. (*)
Comments 1