RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang kini tengah menghadapi tekanan berat. Rumah sakit tipe B andalan warga Bontang ini kelabakan memenuhi kebutuhan rawat inap yang terus melonjak tajam dari tahun ke tahun.
Bayangkan saja, rumah sakit ini sekarang hanya memiliki 154 tempat tidur. Angka itu jauh dari ideal mengingat setiap harinya ada lebih dari 100 pasien baru yang datang dan membutuhkan penanganan medis secara intensif.
Merespons jeritan dari fasilitas kesehatan tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni angkat bicara. Neni menegaskan, pemenuhan fasilitas kesehatan publik tidak bisa ditawar karena merupakan investasi mendasar demi memberikan pelayanan medis yang layak untuk warga.
Persoalan keterbatasan anggaran diakui Neni bukan barang baru bagi Pemkot Bontang. Ia justru mengenang momen masa lalu ketika RSUD Taman Husada pertama kali dibangun di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang merosot tajam.
“Dulu saat awal pembangunan rumah sakit, APBD kita juga sedang menurun. Tapi tetap bisa kita selesaikan, bahkan dengan anggaran sekira Rp800 miliar,” ujar Neni, Kamis (9/7/2026).
Pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menganaktirikan sektor kesehatan. Baginya, komitmen kuat dan strategi pembiayaan yang tepat adalah kunci utama keluar dari krisis ini.
Lonjakan pasien di RSUD Taman Husada sebenarnya menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan betapa tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit milik pemerintah tersebut. Namun di sisi lain, infrastruktur yang ada sudah tidak lagi mampu menampung beban.
Guna mengatasi problem akut ini, Pemkot Bontang tengah menyiapkan cetak biru penambahan fasilitas secara serius. Penambahan jumlah dokter spesialis dan ekspansi infrastruktur fisik kini menjadi prioritas utama.
Rencana strategisnya adalah membangun Gedung C. Fasilitas baru ini nantinya dirancang untuk menyediakan ruang pelayanan yang jauh lebih luas, aman, dan nyaman demi mengurai penumpukan pasien rawat inap maupun poliklinik.
Kendati mendesak, Neni mewanti-wanti anak buahnya agar proses perencanaan tidak dilakukan secara gegabah. Kelengkapan administrasi dan legalitas hukum wajib diselesaikan di awal agar tidak memicu bom waktu di masa depan.
Dokumen-dokumen krusial seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), UKL-UPL, hingga pemenuhan persyaratan teknis lingkungan harus beres sebelum peletakan batu pertama dimulai. Tata kota dan dampak lingkungan tidak boleh dikorbankan demi proyek cepat.
“Kalau kita tidak rencanakan dari sekarang, nanti tidak akan pernah terealisasi. Jadi semua harus kita siapkan,” tegas Neni.
Menyiasati kantong APBD yang tipis, Pemkot Bontang kini membuka pintu lebar-lebar untuk berbagai skema pembiayaan alternatif dari pihak ketiga secara bertahap.
“Doakan saja semoga rencana ini bisa cepat terlaksana,” pungkasnya. (*)
