Pengusaha Katering jadi Target Pajak Daerah

Ilustrasi usaha katering.

PRANALA.CO, Bontang – Salah satu sasaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, Kalimantan Timur untuk menaikan pendapatan daerahnya adalah pengusaha penyedia makanan atau katering.

Menurut Kepala Bapenda Bontang, Sigit Alfian, pengusaha katering yang ada di Kota Taman cukup banyak, sekira 43 perusahaan. “Kami punya program ke depan perusahaan bisa melunasi pembayaran katering apabila, pengusaha kateringnya telah menyertakan bukti surat lunas wajib pajak,” kata Sigit.

Bukti lunas pajak katering wajib dijadikan bagian dari invoice. Misal, ada pengusaha katering yang menagih pembayaran katering ke perusahaan seperti PT Badak NGL atau PT Pupuk Kaltim, kalau tidak melampirkan bukti lunas dari bayar pajak ke Bapenda, maka perusahaan PKT atau Badak tidak akan membayar invoice tersebut.

“Jadi harus ada lampiran bukti lunas pajak ke kita, maka pembayaran katering baru bisa diproses,” jelasnya.

Mengenai pembayaran pajak, yang mengawal langsung dari pihak kejaksaan dan pajak pratama. “Yang periksa nanti itu kejaksaan juga pajak pratama. Rencana akhir tahun ini sudah buat edaran,” ujar Sigit.

Sigit mengimbau pengusaha atau perusahaan katering swasta bisa melaksanakan program ini. Dalam waktu dekat pihaknya akan edarkan, terkait Undang-undang 28 pajak dan retribusi. Sekarang yang mengawal adalah polisi, KPK, kejaksaan.

“Kalau seluruh pengusaha katering aktif dan sudah melakukan program tersebut, maka pendapatan daerah dipastikan akan meningkat tajam,” pungkasnya.

 

 

[id]

More Stories
Kabupaten Zero Covid-19 Kaltim, Mahulu Terapkan Sistem Buka-Tutup, Berikut Jadwalnya