Pranala.co, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai tancap gas sejak awal tahun. Targetnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak boleh lagi menumpuk di akhir tahun.
Strategi percepatan itu dibahas dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan I 2026. Rapat digelar di Sangatta, Rabu (7/1/2026).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Kutim, Noviari Noor, menyebut ada empat langkah utama yang disiapkan pemerintah daerah.
“Kami merumuskan empat strategi untuk mendorong percepatan realisasi APBD 2026 secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Strategi pertama adalah mempercepat perencanaan kegiatan. Seluruh perangkat daerah diminta memenuhi readiness criteria sejak awal tahun.
Langkah ini bertujuan memastikan tidak ada kegiatan yang tertunda hanya karena dokumen belum lengkap. Perencanaan harus matang. Administrasi harus siap sebelum anggaran dijalankan.
Strategi kedua menyasar sektor pengadaan barang dan jasa. Pemkab Kutim membentuk Tim Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan War Room PBJ. Ruang ini berfungsi sebagai pusat pemantauan seluruh proses pengadaan. Mulai dari tender, e-katalog, progres vendor, hingga penguatan peran PA, KPA, dan PPK.
“Dengan sistem ini, proses pengadaan diharapkan lebih cepat dan hambatan teknis bisa ditekan,” jelas Noviari.
Langkah ketiga adalah penerapan dashboard monitoring harian. Sistem ini berfungsi sebagai early warning system.
Dashboard menyajikan data realisasi anggaran tiap perangkat daerah. Termasuk paket pekerjaan yang belum tayang, gagal lelang, belanja sosial yang tertunda, hingga progres fisik dan keuangan.
Data tersebut dapat diakses langsung oleh pimpinan daerah. Dengan begitu, keputusan bisa diambil lebih cepat dan tepat.
Strategi keempat menekankan pentingnya sinergi. Seluruh perangkat daerah diminta memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan anggaran.
Menurut Noviari, pola lama yang membuat realisasi menumpuk di akhir tahun harus diubah. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus berjalan seimbang sejak awal.
“Empat strategi ini diharapkan mampu memperbaiki pola pelaksanaan anggaran yang selama ini kurang optimal,” katanya.
Pemkab Kutim menargetkan realisasi APBD 2026 minimal 20 persen sudah tercapai pada triwulan pertama. Target itu dipasang untuk menghindari persoalan klasik. Serapan rendah di awal tahun, lalu dikejar di akhir anggaran.
“Dengan langkah ini, kami berharap pelaksanaan APBD 2026 lebih terukur, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” harap Noviari. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
