Pranala.co, JAKARTA – Muhammadiyah kini resmi memiliki bank syariah sendiri. Namanya Bank Syariah Matahari. Bank ini telah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juni 2025.
Langkah ini dinilai sebagai titik awal transformasi keuangan Muhammadiyah menuju kemandirian ekonomi umat berbasis prinsip syariah.
Melalui surat resmi bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau seluruh unsur Persyarikatan, mulai dari organisasi otonom (ORTOM) hingga Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), untuk menempatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito di Bank Syariah Matahari.
Surat yang ditandatangani Ketua Umum Anwar Abbas dan Sekretaris Izzul Muslimin itu menyebut bahwa langkah ini akan membawa banyak manfaat.
“Langkah ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi Persyarikatan, masyarakat sekitar, serta pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yang inklusif,” bunyi imbauan tersebut.
Tidak hanya berhenti di situ. Muhammadiyah juga berencana membentuk Bank Umum Syariah (BUS) yang lebih besar. Saat ini Muhammadiyah diketahui sudah memiliki beberapa BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).
OJK disebut sangat mendukung rencana tersebut.
“Memang masyarakat sangat menginginkan Muhammadiyah punya BUS. Dan pihak OJK juga sangat mendukung. Untuk itu OJK meminta supaya BPRS yang ada di lingkungan Muhammadiyah agar merger,” kata Anwar Abbas, Sabtu (12/7/2025).
Proses merger sudah mulai dijajaki, dimulai dari dua BPRS yang aktif di Yogyakarta dan Semarang. Meski dilakukan secara bertahap, proses ini menjadi bagian dari strategi Muhammadiyah dalam memperkuat infrastruktur keuangan syariah nasional.
Lewat Bank Syariah Matahari dan inisiatif merger BPRS, Muhammadiyah ingin membentuk lembaga keuangan syariah yang kuat, modern, dan terintegrasi.
Tujuannya tidak lain untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat, menggerakkan dana internal Persyarikatan, dan menjadikan Muhammadiyah sebagai pemain penting dalam sektor keuangan berbasis syariah.
Bank Syariah Matahari ke depan akan menjadi pusat aktivitas keuangan dan transaksi kelembagaan Muhammadiyah. Termasuk seluruh entitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial di bawah Persyarikatan.
Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Muhammadiyah dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai Islam.
