BONTANG – Meski investasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan tren positif, penyerapan tenaga kerja lokal masih jauh dari harapan. Sepanjang 2024, realisasi investasi di Bontang mencapai Rp2,7 triliun atau meningkat 12,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini belum diiringi dengan peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti ketimpangan tersebut sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi. “Investasinya besar, tapi tenaga kerja yang terserap tidak signifikan. Ini jadi tantangan yang harus kita pecahkan bersama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).
Implementasi Regulasi Belum Optimal
Neni menjelaskan bahwa upaya memprioritaskan tenaga kerja lokal sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018, yang mewajibkan perusahaan di Bontang mempekerjakan minimal 75% tenaga kerja lokal. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala.
Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menunjukkan bahwa dari total investasi Rp2,7 triliun di tahun 2024, hanya 512 tenaga kerja lokal yang terserap. Mayoritas investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,5 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp200 miliar.
“Kita punya aturan yang jelas, tetapi kesiapan tenaga kerja lokal masih menjadi kendala. Banyak posisi di industri membutuhkan keahlian khusus yang belum banyak dimiliki tenaga kerja lokal, sehingga perusahaan terpaksa merekrut tenaga kerja dari luar,” jelas Neni.
Lebih jauh, Neni juga menyoroti perubahan lanskap industri yang semakin berorientasi pada otomatisasi dan teknologi canggih, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI). Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin mempersempit peluang kerja bagi tenaga manusia di masa depan.
“Saya pernah berkunjung ke pabrik bahan peledak di Norwegia, di sana hampir semua pekerjaan dilakukan oleh robot. Ini tantangan nyata yang akan kita hadapi di masa depan,” ungkap Neni.
Kota Bontang sendiri menghadapi tantangan besar dengan menyandang predikat sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Kalimantan Timur, yaitu 7,41%. Angka ini menjadi ironi di tengah tingginya arus investasi yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Langkah Strategis Pemkot Bontang
Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kota Bontang mulai menggalakkan program pendidikan berbasis teknologi untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital. Program pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) mulai diterapkan di berbagai sekolah, bersamaan dengan konsep “paperless school” untuk membiasakan siswa dengan sistem digital.
“Ke depan, anak-anak Bontang harus siap menghadapi persaingan di dunia kerja berbasis teknologi. Kami ingin mereka memiliki keterampilan yang kompetitif, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional,” tegas Neni.
Serupa dengan Wali Kota, Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberdayaan SDM lokal.
“Kami terus berupaya memfasilitasi dan mempercepat proses perizinan bagi investor, sembari meningkatkan kualitas SDM lokal melalui berbagai pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, diharapkan ketimpangan antara pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal di Bontang dapat diatasi di masa depan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1