Infrastruktur Rawan Rusak, DPRD Kaltim Dorong Kenaikan Anggaran UPTD PUPR-PERA

SAMARINDA, Pranala.co – Komisi III DPRD Kaltim memberikan perhatian serius terhadap peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim.

Baca Juga

Penyemprotan Disinfektan Setop, Warga Samarinda Protes Sebut Pemkot Kehabisan Anggaran

06 Okt 2020

Lembaga legislatif ini menilai bahwa UPTD adalah ujung tombak penanganan infrastruktur, terutama dalam situasi darurat seperti kerusakan jalan dan bencana longsor.

Sorotan ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPRD Kaltim dengan jajaran Dinas PUPR-PERA, yang digelar di Gedung E Komplek DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya memperkuat kinerja UPTD agar penanganan teknis di lapangan dapat berjalan optimal.

Baca Juga

Gara-Gara Curi Iphone, Warga Penajam Terancam Lima Tahun Masuk Bui

26 Jul 2022

“Mereka yang langsung bergerak ketika terjadi kerusakan jalan, banjir, atau longsor. UPTD ini adalah garda terdepan,” ujar Reza yang juga merupakan politisi Partai Gerindra.

Ia menyampaikan bahwa dalam berbagai kejadian infrastruktur darurat, tim teknis UPTD selalu hadir pertama di lokasi. Namun, menurutnya, kapasitas UPTD saat ini sangat terbatas karena minimnya alokasi anggaran.

Komisi III DPRD Kaltim pun menyayangkan rendahnya anggaran yang diterima UPTD. Meski tidak membeberkan rincian nominal, Reza menyebut bahwa alokasi saat ini belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab di lapangan.

“UPTD ini sangat kecil anggarannya. Padahal tugas mereka berat dan seringkali harus cepat bertindak, apalagi saat kondisi force majeure,” katanya.

Untuk itu, Komisi III akan mendorong adanya penambahan anggaran bagi UPTD PUPR-PERA pada tahun anggaran mendatang. Tujuannya agar pemeliharaan jalan dan penanganan infrastruktur bisa berjalan lebih maksimal dan responsif.

Langkah Komisi III ini dinilai penting, mengingat Kaltim memiliki bentang wilayah luas dengan tantangan geografis yang kompleks. Kesiapsiagaan infrastruktur, khususnya di daerah rawan longsor dan banjir, menjadi prioritas pembangunan daerah jelang pemindahan ibu kota negara (IKN).

“UPTD harus dibekali dengan alat dan dana yang memadai, karena mereka tidak hanya bertugas memperbaiki, tapi juga menjaga keselamatan masyarakat,” tegas Reza. (*)

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami