RENCANA pembangunan Sekolah Rakyat di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menemui hambatan. Menjelang target pembangunan yang dijadwalkan dimulai 20 Juni 2026, Pemerintah Kota Bontang mengaku belum bisa melanjutkan proses administrasi teknis karena Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Sosial belum diterima.
Padahal, tanpa dokumen tersebut, sejumlah izin penting belum dapat diproses. Mulai dari UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) hingga AMDALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas). Seluruhnya bergantung pada desain detail bangunan yang hingga kini belum dikirim pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan kondisi itu membuat Pemkot Bontang abelum bisa bergerak lebih jauh, meski persiapan fisik di lapangan sebagian besar sudah diselesaikan.
“Tanpa DED, kita tidak bisa mengurus UKL-UPL maupun Amdal Lalin. Karena kita belum tahu di mana letak gedung, aula, maupun ruang belajar,” ujar Neni, Rabu (20/5/2026).
Di tengah belum lengkapnya dokumen pusat, Pemkot Bontang sebenarnya telah menuntaskan sejumlah pekerjaan awal. Lahan seluas 8 hektare yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat telah dibersihkan dan dilakukan pematangan lahan.
Tak hanya itu, status legal lahan juga disebut sudah rampung setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat atas lahan hibah dari pemerintah daerah. Dengan begitu, secara administratif di tingkat daerah, proyek dinilai tinggal menunggu tahapan lanjutan dari pemerintah pusat.
Pemkot juga mulai menyiapkan data calon siswa. Sekolah Rakyat nantinya direncanakan menampung peserta didik dari kelompok desil 1 hingga desil 5, atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah.
Situasi ini memunculkan pertanyaan soal kesiapan proyek nasional tersebut berjalan sesuai target. Sebab, waktu menuju jadwal pembangunan tinggal sekitar satu bulan, sementara dokumen teknis utama belum diterbitkan.
Meski demikian, Neni memastikan Pemkot Bontang tetap siap mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan seluruh kewajiban daerah telah dijalankan dan kini proses berikutnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kalau targetnya 20 Juni, kami siap. Tugas-tugas daerah sudah kami lakukan. Sekarang tinggal menunggu DED untuk melanjutkan proses berikutnya,” katanya. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
