KEPUTUSAN Pemerintah Kota Bontang menghentikan pembukaan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 memunculkan persoalan baru di sektor pendidikan. Saat banyak sekolah masih kekurangan tenaga pengajar, pemkot justru harus memutar otak mencari jalan keluar di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memastikan tahun ini tidak ada rekrutmen ASN baru. Kondisi fiskal daerah disebut belum cukup kuat untuk membiayai penerimaan pegawai, termasuk guru berstatus ASN.
“Untuk tahun ini kita tidak membuka formasi ASN karena memang anggaran belum tersedia. Kita juga tidak ingin gegabah,” ujar Neni usai memimpin peringatan Hari Kebangkitan Bangsa, Rabu (20/5/2026).
Di sisi lain, kebutuhan guru di sejumlah sekolah terus mendesak. Kekurangan tenaga pengajar membuat pemerintah daerah mencari skema alternatif agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Pemkot Bontang kemudian berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mencari celah kebijakan yang memungkinkan perekrutan tetap berjalan.
Hasil konsultasi itu membuka opsi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk merekrut guru non-ASN. Skema tersebut kini disiapkan untuk merekrut 127 tenaga pengajar baru yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru.
“Kami sudah bertemu dengan BKN, dan diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk merekrut guru,” kata Neni.
Tidak hanya menambah jumlah guru, Pemkot juga berjanji menaikkan standar insentif para tenaga pengajar. Selama ini, honor sebagian guru di Bontang masih berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan—angka yang jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
Melalui skema baru itu, insentif guru yang direkrut akan disesuaikan setara UMK. Pendanaan diambil melalui belanja BOS yang dialokasikan pemerintah daerah.
“Nanti kita anggarkan melalui belanja BOS dan insentifnya kita sesuaikan setara UMK untuk 127 orang,” ujar Neni. [FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
