Pranala.co, BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengungkapkan kabar kurang menggembirakan. Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk daerah mengalami pengurangan besar-besaran. Jumlahnya mencapai 70 persen dari total penerimaan yang biasanya diterima kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Kalau dari kami kurang lebih Rp500 miliar yang berkurang dari skema sebelumnya,” kata Agus Haris usai menghadiri acara Penyerahan Beasiswa PKT Peduli Pendidikan di Hotel Grand Equator, Rabu (27/8/2025).
Pemangkasan DBH ini, diakui Agus, sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan di Bontang. Struktur pembiayaan berubah. Program yang sebelumnya sudah direncanakan ikut terganggu.
“Belanja-belanja yang tadinya kita alokasikan untuk infrastruktur dan sosial pasti terdampak,” jelasnya.
Meski begitu, Agus menegaskan Pemkot Bontang sudah menyiapkan langkah antisipasi. Dasarnya tetap pada kondisi riil dan asas kebermanfaatan bagi masyarakat.
Pemerintah akan memfokuskan anggaran yang tersisa pada program prioritas. Hanya kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang akan dijalankan.
Evaluasi terhadap rencana pembangunan juga sudah dilakukan. Tujuannya agar setiap rupiah dari APBD digunakan lebih efektif dan efisien.
“Kami pastikan program strategis yang mendesak tetap berjalan. Skala dan mekanismenya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Agus.
Pengurangan DBH ini merupakan bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah pusat sedang melakukan realokasi anggaran untuk mendukung pembangunan prioritas di tingkat pusat.
Namun, bagi daerah seperti Bontang yang bergantung pada transfer pusat, kebijakan ini menjadi ujian berat. Stabilitas fiskal daerah dipaksa goyah.
Agus berharap momentum ini bisa mendorong daerah lebih kreatif. Ketergantungan pada dana pusat harus dikurangi.
“Ke depan, daerah harus mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan lebih inovatif,” tegasnya.
Diversifikasi sumber ekonomi lokal menjadi penting. Begitu juga dengan pengelolaan potensi unggulan Bontang agar bisa menghasilkan pendapatan baru.
“Ini tantangan. Tapi juga peluang untuk membangun kemandirian fiskal,” pungkas Agus. (DIAS)
