PERMINTAAN tegas disampaikan Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Sofyan Hasdam, kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar tidak menghapus bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota. Ia menilai kebijakan itu berisiko langsung menekan APBD daerah dan berdampak pada layanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Andi Sofyan Hasdam saat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kaltim 2027 di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (30/4/2026). Di forum tersebut, isu penghapusan Bankeu menjadi salah satu pembahasan paling krusial.
Menurut Wali Kota Bontang 2 periode itu, Bankeu selama ini menjadi penopang penting bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan. Tanpa dukungan tersebut, ruang fiskal kabupaten/kota akan menyempit, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer dari provinsi.
“Kalau Bankeu dipotong atau dihilangkan, otomatis APBD kabupaten/kota akan mengecil. Dampaknya langsung terasa,” kata Andi Sofyan Hasdam.
Ia menegaskan, posisi pemerintah provinsi tidak bisa dilepaskan dari peran sebagai pengayom daerah. Dukungan anggaran, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
“Provinsi itu ibarat orangtua bagi kabupaten dan kota. Bankeu adalah bukti kehadiran itu,” ujarnya.
Kekhawatiran Sofyan Hasdam bukan tanpa dasar. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang mulai berlaku 1 Januari mendatang. Dalam kondisi anggaran yang menyusut, tekanan fiskal dinilai akan semakin berat.
Ia mengingatkan, situasi tersebut berpotensi memengaruhi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di daerah, sekaligus mengganggu keberlanjutan program pembangunan yang sudah berjalan.
“Kalau anggaran mengecil, sementara belanja pegawai dibatasi, daerah akan kesulitan menjaga kesejahteraan ASN,” katanya.
Di sisi lain, Andi tetap mengapresiasi sejumlah program sosial Pemprov Kaltim seperti Gratispol dan Jospol yang dinilai inovatif. Namun, ia menilai manfaat program tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat karena kurangnya komunikasi publik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program sosial tidak boleh mengorbankan dukungan fiskal ke daerah. Menurutnya, keseimbangan antara program provinsi dan kebutuhan kabupaten/kota menjadi kunci pembangunan yang merata. [TIA]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
