10 Partai Politik di Bontang Terima Suntikan Dana, Satu Suara Dihargai Rp7.500

pranala.co – Sebanyak 10 partai politik (Parpol) di Bontang mendapat suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 671 juta. Anggaran itu dibagi ke partai yang kadernya duduk sebagai legislator di DPRD Bontang.

Pada Senin (19/9/2022) malam lalu, seluruh ketua dan bendahara partai dikumpulkan untuk menerima secara simbolis bantuan dana dari Pemkot Bontang.

Adapun 10 parpol itu, diantaranya Golkar, PKB, Gerindra, PKS, NasDem, PAN, PDI Perjuangan, Hanura, PPP, dan Partai Berkarya. Deretan nama itu penentu besaran anggaran yang diberikan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kesbangpol Bontang Mikhael Edy Salamba menyatakan besaran bantuan ditentukan melalui jumlah perolehan suara partai saat Pileg 2019 lalu.

Jumlah perolehan suara itu kemudian, dikalikan dengan Rp 7.500 per suara. Dengan begitu, maka Golkar merupakan partai terbesar penerima bantuan dengan perolehan total suara sebesar 12.974.

“Jumlah bantuan diukur dari jumlah perolehan suara saat pileg kemarin,” jelas Edy.

Lebih lanjut, dia menerangkan total jumlah partisipasi pemilih saat pileg lalu, mencapai 89.504 suara. Sementara untuk proses verifikasi data, Kesbangpol Bontang dibantu langsung oleh KPU Bontang. Setelah sebelumnya, 10 parpol mengajukan proposal ke pemerintah.

“Pemberian bantuan ini sudah sesuai dengan aturan daerah Bontang,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah menyatakan, distribusi bantuan keuangan telah seusai dengan PP Nomor 5/2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dalam aturan itu, ukuran pemberian bantuan dihitung dari jumlah perolehan suara masing-masing parpol. Asal anggaran pun berasal dari APBD Bontang 2022. “Sesuai dengan pos anggaran khusus di APBD Bontang tahun ini,” ujarnya.

Wawali Najirah juga memberikan peringatan kepada pengurus parpol, atas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyarankan agar kegiatan parpol dapat menyentuh langsung ke pendidikan politik di masyarakat.

Sehingga ia mendorong agar setiap parpol harus menunaikan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dana tersebut.

“Ini bentuk peringatan kepada kita semua, agar dapat menggunakan anggaran secara lebih baik dan bertanggung jawab,” sebut dia.

Sebagai informasi, di akhir agenda setiap ketua parpol diminta untuk menandatangani bukti serah terima bantuan yang diwakili Ketua dan Bendahara dari masing-masing partai. (*)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari pranala.co. Mari bergabung di Grup Telegram “PRANALA.co”, caranya ketuk link https://t.me/pranaladotco , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.