TENGGARONG - Lokakarya Pemutakhiran Hasil Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 dan Pemanfaatannya berlangsung di Ballroom Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Senin, 22 Juli 2024.
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, serta para pendamping desa.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Arianto, dalam laporannya mengungkapkan pencapaian membanggakan desa-desa di Kukar. "Status Tingkat Perkembangan Desa tahun anggaran 2024 di Kukar menunjukkan 87 Desa Mandiri, 83 Desa Maju, dan 23 Desa Berkembang. Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal kini sudah tidak ada lagi," ujarnya dengan bangga.
Arianto menekankan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah daerah dan pusat selain desa itu sendiri.
Lokakarya tersebut mengungkap bahwa 50 indikator IDM terdiri dari 8 indikator yang dikelola oleh desa dan 42 indikator yang memerlukan intervensi supra desa, yakni OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.
"Perangkat Daerah yang menjadi pengampu rekomendasi IDM di Kukar sangat berperan dalam percepatan pembangunan desa," tambah Arianto.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang membuka acara tersebut, menegaskan pentingnya pemutakhiran IDM setiap tahun untuk menilai dan menetapkan status perkembangan desa.
"IDM terbagi dalam lima tingkatan status perkembangan pembangunan desa. Hingga tahun 2023, Kukar memiliki 76 Desa Mandiri, 69 Desa Maju, dan 48 Desa Berkembang. Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal telah terentaskan pada 2020 dan 2022," jelasnya.
Bupati Edi juga menyoroti krusialnya pemutakhiran IDM setiap tahun bagi perencanaan di tingkat desa hingga nasional. "Hal ini sangat tergantung pada skala prioritas yang direkomendasikan oleh pengelola IDM secara nasional melalui Kementerian Desa PDTT," tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Edi menekankan bahwa keberhasilan implementasi IDM memerlukan kerja sama lintas OPD. "IDM adalah ukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses warga desa terhadap layanan dasar dan publik. Ini mencakup dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinilai dari berbagai indikator seperti kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman, ekonomi, dan ekologi," paparnya.
Bupati Edi Damansyah berharap lokakarya ini dapat memperkuat komitmen dan semangat semua pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
"Mari kita bahu-membahu memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan dasar dan publik demi mewujudkan Desa Mandiri di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara," pungkasnya. (*)
