Pranala.co, BONTANG – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memanas akibat konflik Iran dan Israel ternyata belum menggoyahkan jadwal keberangkatan haji Indonesia. Berbeda dengan umrah yang mengalami pembatalan dan penundaan massal, ibadah haji tetap berada di jalurnya.
Pemerintah pusat hingga kini belum mengeluarkan edaran resmi terkait penundaan, memberikan kepastian bagi ribuan calon jemaah haji (calhaj) termasuk yang berasal dari Kota Bontang.
Najmuddin Tamini, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Bontang memastikan seluruh tahapan persiapan haji masih berjalan normal. Tidak ada sinyal perubahan dari pusat.
"Belum ada pernyataan resmi soal penundaan haji. Artinya, sampai hari ini keberangkatan masih sesuai rencana," tegas Najmuddin saat dikonfirmasi, Senin, 2 Maret 2026.
Sesuai jadwal nasional, pemberangkatan jemaah haji akan dimulai pada 22 April 2026. Khusus untuk jemaah asal Bontang, keberangkatan diperkirakan berlangsung pada Mei mendatang. Dengan jarak waktu masih sekitar satu setengah bulan, pihaknya berharap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dapat segera mereda.
Pemerintah terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa konflik akan mengganggu ritme ibadah tahunan umat Islam terbesar ini.
Meski haji tetap aman, kondisi berbeda justru dialami jamaah umrah. Najmuddin mengonfirmasi adanya laporan penundaan kepulangan bagi sejumlah jemaah umrah Indonesia yang sudah berada di Tanah Suci. Sementara calon jemaah yang hendak berangkat diminta menunggu hingga kondisi dinilai benar-benar kondusif.
"Untuk jemaah umrah, kami belum menerima laporan adanya warga Bontang yang tertahan di Arab Saudi," jelasnya.
Namun pengakuan Najmuddin membuka fakta menarik: pendataan jemaah umrah menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan haji yang bersifat kuota nasional dan terpusat, umrah menawarkan fleksibilitas yang justru menjadi bumerang saat krisis.
Masyarakat dapat mendaftar umrah melalui biro perjalanan di luar daerah, bahkan berangkat secara mandiri. Tidak ada kuota negara yang membatasi, tidak ada jadwal pasti yang mengikat. Jemaah berpengalaman bisa mengatur seluruh perjalanan tanpa bantuan biro perjalanan.
"Inilah yang membuat data jemaah umrah sulit dipantau secara menyeluruh. Tidak semua berangkat melalui travel yang terdaftar di Bontang," katanya.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan mengetahui secara pasti jumlah warganya yang sedang berada di Tanah Suci, terutama saat terjadi situasi darurat atau krisis internasional. Data yang berserakan menjadi mimpi buruk bagi petugas yang harus memastikan keselamatan setiap warga negara.
Sebagai langkah pembenahan, Kementerian Haji dan Umrah pusat mewacanakan kebijakan baru yang radikal: seluruh jemaah umrah diwajibkan menginap satu malam di asrama haji sebelum keberangkatan. Skema ini dinilai dapat membantu pendataan sekaligus memastikan kesiapan jemaah.
"Kalau nanti kebijakan itu diterapkan, jemaah akan lebih mudah terdata. Tapi saat ini masih dalam tahap pembahasan," ungkap Najmuddin.
Kebijakan ini, jika disetujui, akan mengubah wajah umrah Indonesia dari yang selama ini bebas liar menjadi lebih terstruktur seperti haji. Pro dan kontra pasti akan muncul, namun pengalaman krisis Timur Tengah saat ini menjadi pemicu kuat untuk reformasi.
Di tengah derasnya informasi di media sosial, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum bersumber resmi. Untuk urusan haji dan umrah, Kementerian Haji dan Umrah Bontang meminta warga selalu merujuk pada informasi dari pemerintah atau biro perjalanan resmi.
"Haji masih aman sesuai jadwal. Kita berdoa bersama agar situasi dunia segera kondusif dan seluruh jemaah bisa beribadah dengan tenang dan aman," pungkas Najmuddin. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
