Pranala.co, SAMARINDA — Isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran menjadi sorotan. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pun memberikan penjelasan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim untuk aktivitas operasional di daerah.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Senin (23/2/2026).
Ia menyebut kendaraan yang dipakainya sehari-hari di Kaltim masih mobil pribadi, meski kondisinya tidak lagi prima.
Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang diadakan pemerintah provinsi berada di Jakarta. Unit tersebut, kata dia, disiapkan untuk menunjang agenda kepala daerah yang berskala nasional maupun internasional.
Menurutnya, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat, investor, hingga tamu mancanegara meningkat.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ujarnya.
Ia menilai dukungan fasilitas yang representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah saat menerima tamu resmi.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Namun demikian, Rudy kembali menegaskan kendaraan tersebut tidak digunakan untuk aktivitasnya di wilayah Kaltim.
“Mobil di sini enggak ada, mobil saya mobil pribadi,” tegasnya.
Polemik muncul setelah beredar informasi mengenai pengadaan mobil dinas dengan nilai Rp8,5 miliar. Menanggapi hal itu, Rudy menyatakan proses pengadaan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia merujuk pada Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur spesifikasi kendaraan dinas kepala daerah.
“Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc, untuk jenis jeep 4.200 cc. Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc,” jelasnya.
Rudy menambahkan, pemerintah tidak secara spesifik menentukan harga, melainkan menyesuaikan spesifikasi dan kualitas sesuai ketentuan.
“Persoalan harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya sesuai Permendagri,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kendaraan tersebut telah dicoba di Jakarta untuk mendukung agenda kepala daerah di ibu kota. Namun hingga kini, ia belum membeberkan secara rinci merek maupun tipe kendaraan tersebut kepada publik.
Isu ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah daerah. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan baru dengan nilai miliaran rupiah.
Rudy memandang fasilitas kepala daerah tidak semata-mata soal kenyamanan pribadi, melainkan juga memiliki dimensi simbolik sebagai representasi daerah, terutama dalam forum nasional dan internasional.
Baginya, menjaga citra Kalimantan Timur sebagai daerah strategis sekaligus penyangga IKN merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan.
Di akhir pernyataannya, Rudy mengimbau masyarakat tidak terjebak pada polemik yang dinilainya belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan menjalankan amanah,” tutupnya. (SON)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
