Pranala.co, SAMARINDA – Penyaluran dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kembali jadi sorotan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Bambang Arwanto, menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Pasalnya, program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar tambang itu sering terganggu. Bukan karena dana tak ada, melainkan karena rebutan ruang publik.
“Sering kali kita melihat adanya tumpang tindih kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Hal ini mengganggu kelancaran program-program yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang di Samarinda.
Bambang menyebut, perbedaan kepentingan sering membuat program tidak berjalan optimal. Bahkan, tak jarang menyisakan SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran).
Padahal, PPM semestinya bisa jadi motor penggerak pembangunan sosial di sekitar tambang.
“Indikator keberhasilan PPM harus terukur. Misalnya peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka pengangguran, hingga naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ring 1, 2, dan 3,” jelasnya.
Menurut Bambang, masalah utama ada pada pembagian peran. Pemerintah dan swasta kerap masuk ke ruang yang sama. Akibatnya, program jadi tumpang tindih.
“Penting ada kesepakatan yang jelas. Ruang publik mana yang tanggung jawab pemerintah, dan wilayah mana yang harus diisi swasta,” tegasnya.
Bambang menekankan, sinergi bukan hanya soal bagi tugas, tapi juga komitmen jangka panjang. Dengan kolaborasi, manfaat program bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Kesepakatan ini harus segera dirumuskan. Kita butuh komitmen bersama yang lebih kuat, agar pengembangan masyarakat berkelanjutan benar-benar terwujud,” pungkasnya. (TIA)
