BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Balikpapan mulai memetakan potensi kerawanan. Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmad Aziz, menjelaskan bahwa pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah serta merumuskan langkah-langkah strategis pencegahan bersama mitra strategis.
"Pemetaan ini memberikan gambaran utuh tentang tantangan yang harus dihadapi guna memastikan proses Pilkada yang aman, adil, dan bebas dari kecurangan," ujar Aziz di Balikpapan, Minggu (21/7/2024).
Aziz menyoroti dimensi sosial dan politik yang mencakup sub dimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara. Isu netralitas ASN/TNI/Polri menjadi fokus utama di dimensi politik, mengingat ASN terikat oleh Undang-Undang ASN dan Pilkada untuk tetap netral.
"Netralitas tetap harus terjaga," tegas Aziz.
Ia mencatat peningkatan netralitas pada Pemilu dan Pilkada Balikpapan dibandingkan lima tahun lalu, dengan hanya beberapa kasus pada 2020 dan tujuh kasus di 2024.
Aziz juga menyoroti potensi penyelewengan penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana dan politik uang atau "serangan fajar" yang meningkat.
"Politik uang merusak integritas pemilu dan mengurangi partisipasi politik yang sehat," katanya.
Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, menambahkan bahwa isu strategis lainnya mencakup hak pilih pekerja di proyek Ibukota Negara (IKN) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.
Banyak pekerja dari berbagai daerah yang lokasi kerjanya jauh dari tempat tinggal mereka, memerlukan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus dengan pengawasan ketat.
Polarisasi masyarakat dengan penyebaran ujaran kebencian, hoax, dan isu SARA semakin meningkat. Wasanti menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan penegakan hukum terhadap informasi yang menyesatkan untuk menghindari konflik horizontal.
"Keterbukaan dalam setiap tahapan pemilihan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Wasanti, menegaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara harus berjalan transparan dan akuntabel. (*)
