Pranala.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berpacu dengan waktu menghadapi persoalan krusial: gunungan sampah yang kian tak terkendali. Hingga kini, hanya 42,53 persen sampah di Kaltim yang berhasil dikelola dengan baik.
Artinya, lebih dari separuh atau sekira 57,47 persen sisanya masih menjadi timbunan yang membebani lingkungan. Masalah ini bukan hanya persoalan estetika kota, tapi sudah menyentuh isu lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Anwar Sanusi, mengungkapkan data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Hasilnya cukup mencengangkan: 851.605,52 ton sampah dihasilkan setiap tahun di Kaltim.
Dari jumlah tersebut: 16,37 persen berhasil dikurangi, 66,06 persen ditangani. Namun sebagian besar masih di TPA dengan sistem pembuangan terbuka.
"Padahal TPA terbuka tidak diakui sebagai bentuk penanganan yang optimal. Ini jadi tamparan bagi kita semua," tegas Anwar, Minggu (8/6).
Dari 15 TPA yang tersebar di Kaltim, enam di antaranya masih menggunakan sistem terbuka. Cara ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
DLH Kaltim pun mulai menggulirkan Strategi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah. Mereka bekerja sama dengan Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PPDLH) dan Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Kaltim untuk merumuskan solusi jangka panjang.
Sebagai bentuk keseriusan, DLH Kaltim menggelar kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas modern: TPAS Manggar di Balikpapan; Pusat Daur Ulang ITF Daksa; TPST 1 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tujuannya: mempelajari sistem pemilahan, daur ulang, hingga proses akhir yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Kota Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, menjadi cermin persoalan besar ini. Produksi sampah meningkat tajam selama tiga tahun terakhir: 2022: 824.168 meter kubik; 2023: 841.286 meter kubik; 2024: 868.085 meter kubik
Meski pengelolaan meningkat, volume yang tak tertangani masih jadi tantangan. Namun kabar baiknya, jumlah sampah yang tidak terangkut menurun drastis; Dari 163.653,81 meter kubik (2022) jadi hanya 6.359,80 meter kubik (2024).
Penurunan ini menandakan adanya efisiensi kinerja armada dan sistem pengangkutan sampah yang mulai membaik.
Dengan fakta-fakta ini, DLH Kaltim mendorong pemerintah daerah untuk segera mentransformasi sistem pengelolaan sampah. Perlu inovasi, pembenahan infrastruktur, dan keterlibatan aktif masyarakat.
"Ini momentum penting untuk membenahi sistem kita. Lingkungan bersih bukan pilihan, tapi keharusan," tutup Anwar Sanusi. [DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
