Pranala.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur alias Pemprov Kaltim dan DPRD akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Angka yang disepakati: Rp15,15 triliun. Besar. Tetapi lahir dari situasi fiskal yang berat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut APBD 2026 sebagai “anggaran disiplin”. Penyebabnya tidak lain karena pemotongan masif Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Rudy membeberkan fakta yang mencengangkan. Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula diproyeksikan Rp7,6 triliun, kini hanya menyisakan Rp1,63 triliun.
Artinya, Kaltim kehilangan Rp5,98 triliun dalam satu kali pukul.
“Pemotongan DBH hampir Rp6 triliun ini adalah guncangan fiskal luar biasa. Ini memaksa kami melakukan efisiensi total,” ujar Rudy usai Rapat Paripurna ke-47, Minggu (30/11) malam.
Lubang besar itu membuat seluruh struktur anggaran harus disusun ulang. Setiap rupiah dihitung ulang. Setiap pos belanja diperiksa satu per satu.
Alih-alih terpuruk, Pemprov Kaltim memilih bangkit dengan memperkuat kemandirian fiskal.
Dari total penerimaan daerah Rp14,25 triliun, mayoritas justru berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus Rp10,75 triliun—angka tertinggi dalam sejarah Kaltim.
“Angka PAD yang besar ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal kita semakin kokoh. Strateginya jelas: menggenjot pendapatan lokal agar lebih besar dari pendapatan transfer yang kini tidak pasti,” tegas Rudy.
Meski tekanan fiskal tinggi, total pengeluaran APBD 2026 tetap Rp15,15 triliun. Pemprov memastikan tidak ada layanan dasar masyarakat yang dikorbankan.
Gubernur menjamin bahwa pemotongan TKD tidak akan mengorbankan stabilitas birokrasi dan layanan dasar masyarakat.
Dimana, stabilitas pegawai, yaitu belanja rutin sebesar Rp8,16 Triliun Rupiah diamankan untuk menjamin hak-hak pegawai. Gubernur memastikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) seluruh ASN dan P3K Kaltim tetap aman dan terkendali.
Investasi masa depan, dimana alokasi untuk Belanja Modal sebesar Rp1,06 Triliun Rupiah diposisikan sebagai investasi pembangunan infrastruktur.
"Kami menjamin bahwa setiap Rupiah dari belanja modal ini akan menghasilkan nilai nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim,” ucap Gubernur Rudy Mas’ud.
Kemudian, pemerataan daerah yaitu komitmen terhadap keadilan fiskal diwujudkan melalui Belanja Transfer sebesar Rp5,89 Triliun Rupiah, memastikan Kabupaten/Kota tetap mendapat dampak pembangunan yang merata meskipun dana transfer pusat menyusut.
Gubernur Rudy Mas’ud menutup pernyataan dengan menyampaikan rasa syukur atas sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif yang memungkinkan APBD ini disahkan tepat waktu.
Sinergi ini, dikombinasikan dengan penguatan PAD, menjadi kunci utama Kaltim dalam menghadapi ketidakpastian fiskal di masa mendatang. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
