Pranala.co, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud melantik dan mengambil sumpah jabatan 91 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur, Senin pagi (22/12/2025).
Jumlahnya tidak sedikit. Ada 91 orang. Terdiri atas tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Sisanya, 84 orang Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Mereka datang dengan satu pesan yang sama: amanah.
Tujuh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik masing-masing adalah Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang II; Muhaimin, ST, MT sebagai Kepala Bappeda Kaltim; Ir. Hj. Lisa Hasliana, M.Si sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Selain itu, Fahmi Himawan, ST, MT sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Buyung Dodi Gunawan, ST, MM sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kaltim; Joko Istanto, SP, M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup; serta Yusliando, ST sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kaltim.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan satu hal penting. Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan. Bukan pula seremoni rutin birokrasi. Ini adalah bagian dari penguatan organisasi pemerintahan.
Menurutnya, birokrasi yang kuat lahir dari aparatur yang berpengalaman, profesional, dan terus berkembang. Jabatan, kata Rudy, adalah amanah. Bukan hadiah. Bukan pula sekadar prestise.
“Setiap jabatan adalah amanah. Harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy Mas’ud.
Gubernur yang akrab disapa Harum itu juga mengingatkan ASN agar tidak kehilangan rasa empati. Ia menyinggung kondisi saudara-saudara di Sumatera yang tengah dilanda bencana. Menurutnya, kehadiran negara tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal kepedulian.
“ASN adalah perekat bangsa. ASN harus hadir secara tanggap, berkeadaban, dan berperan aktif dalam situasi apa pun,” ujarnya.
Menjelang akhir tahun 2025, tantangan pemerintahan dinilai semakin berat. Harapan masyarakat kian tinggi. Pekerjaan rumah semakin kompleks. Karena itu, Gubernur menuntut kinerja yang lebih nyata dari seluruh aparatur.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan program prioritas benar-benar berjalan. Terutama Program GratisPol dan JosPol. Dua program ini, kata Rudy, harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Program-program ini bukan sekadar janji. Ini komitmen yang harus diwujudkan,” ucapnya.
Rudy juga mengingatkan agar ASN meninggalkan pola kerja lambat. Pelayanan publik, menurutnya, harus cepat. Harus lincah. Harus adaptif. Dan tentu saja solutif.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa sektoral. Semua harus bergerak bersama.
“Keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur hanya bisa dicapai dengan kerja tim yang solid. Jadilah pemimpin yang melayani. Jangan anti kritik. Dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pesannya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
