Pranala.co, SANGATTA – Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tekanan serius pada 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anjlok drastis memaksa pemerintah daerah mengambil langkah efisiensi ekstrem, termasuk memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 65 persen.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengungkapkan fakta mengenaskan di balik angka APBD 2025 yang tercatat Rp5,1 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran efektif yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan hanya menyisakan sekitar Rp4,6 triliun.
“Sisanya habis untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang progres kegiatan tahun sebelumnya,” ujar Mahyunadi saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Sangatta, Jumat (27/2/2026).
Mahyunadi tidak menampik kontras tajam antara kondisi saat ini dengan proyeksi awal saat penyusunan visi dan misi kepala daerah. Saat itu, potensi APBD sempat diproyeksikan mencapai Rp10 triliun. Namun, realita yang terjadi justru menunjukkan penurunan lebih dari Rp6 triliun.
“Kondisi ini membuat kita harus bekerja ekstra untuk menuntaskan program unggulan dan komitmen kepada masyarakat,” tegasnya.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, alokasi belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan penyesuaian APBD menjadi sekitar Rp5 triliun, batas maksimal belanja pegawai kini hanya berkisar Rp1,7 triliun.
Mahyunadi membuat perbandingan yang mencolok: “Jika APBD Rp10 triliun, belanja pegawai bisa mencapai Rp3 triliun. Namun dengan kondisi sekarang, ruangnya jauh lebih terbatas. Itu yang menyebabkan TPP harus disesuaikan.”
Kebijakan efisiensi ini langsung menghantam kantong ASN Kutim, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). TPP yang selama ini menjadi andalan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini tergerus drastis.
Dari yang sebelumnya berkisar Rp4,5 juta per bulan, TPP kini turun menjadi sekitar Rp1,6 juta hingga Rp1,8 juta. Pemangkasan ini memunculkan keluhan dari sejumlah pegawai, mengingat TPP selama ini menjadi penopang utama rumah tangga.
“Sementara gaji pokok banyak dialokasikan untuk cicilan perumahan maupun kendaraan,” ungkap salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Meski terjepit fiskal, Mahyunadi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetap berkomitmen menjalankan 50 program unggulan. Strategi yang ditempuh adalah pelaksanaan pembangunan secara simultan dengan skala yang lebih terukur.
“Kami berupaya agar seluruh program tetap berjalan, meskipun tidak semasif yang direncanakan sebelumnya. Yang penting kesinambungan pembangunan tetap terjaga,” tegas Mahyunadi. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
