DINAS Lingkungan Hidup alias DLH Samarinda mendampingi 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti operasi akibat masalah limbah, sejak awal 2026, agar memenuhi standar kesehatan lingkungan sebelum dibuka kembali.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Samarinda, Agus Mariyanto, mengatakan DLH tidak terlibat dalam tahap awal perencanaan pembangunan fasilitas tersebut.
“DLH tidak dilibatkan sejak tahap awal karena program ini berada di bawah pemerintah pusat,” ujar Agus.
Meski demikian, DLH tetap mengambil peran aktif. Agus menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga kualitas lingkungan, termasuk mendukung program nasional pemenuhan gizi.
Ia merujuk pada regulasi pemerintah pusat yang mengatur pembagian peran antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, Agus tidak merinci nama peraturan dimaksud.
Saat ini, tantangan utama berada pada pengelolaan limbah di sekitar 12 titik dapur gizi di Samarinda. DLH menilai sistem pengolahan air limbah dan sampah sisa makanan belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Berdasarkan penelusuran DLH, penghentian sementara operasional dapur gizi berkaitan dengan persoalan sanitasi. Informasi tersebut diperoleh dari arahan Badan Gizi Nasional, meski belum disertai surat resmi kepada DLH.
“Secara formal memang belum ada surat ke kami, tetapi kami mendapat informasi adanya arahan penghentian sementara operasional,” kata Agus.
DLH Samarinda kemudian menurunkan tim untuk mengawasi langsung pengelolaan limbah domestik, termasuk air bekas cucian dan sisa makanan. Pengawasan dilakukan di lokasi dapur guna mencegah pencemaran lingkungan.
Selain pengawasan, DLH juga memberikan solusi praktis pengelolaan sampah. Salah satunya mendorong pemanfaatan sisa makanan sebagai pakan ternak atau metode lain yang aman dan sesuai standar.
Pendampingan ini sebenarnya telah berjalan sejak 2025. Namun, intensitasnya ditingkatkan pada awal 2026 untuk mempercepat pembukaan kembali layanan dapur gizi.
“Fokus kami memastikan pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar agar operasional bisa segera kembali berjalan,” ujar Agus. [TIA]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
