pranala.co – Tiga perusahaan besar dari Korea Selatan (Korsel) menyatakan minatnya berinvestasi dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Sudah ada 3 perusahaan, sebelum pemerintahnya (Pemerintah Korea Selatan) sudah siap masuk ke IKN. Jadi tidak benar ada persepsi kalau orang meragukan apakah ada investasi yang mau masuk ke IKN,” kata Bahlil Lahadalia terkait kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (29/7/2022).
Dari pemaparan Bahlil, tiga perusahaan tersebut adalah perusahaan produsen otomotif Hyundai, perusahaan produsen alat elektronik LG, dan perusahaan produsen baja Posco.
Presiden Jokowi, kata Bahlil, dalam kunjungan kerjanya ke Korsel pada Kamis (28/7/2022) telah menerima pimpinan Hyundai dan LG. Selain itu pada hari yang sama, Indonesia diwakili Kementerian Investasi/BKPM dan BUMN Karakatau Steel telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) untuk investasi dengan Posco senilai 3,5 miliar dolar AS guna mengembangkan industri baja di Indonesia.
“Selain dari itu, kita sampaikan juga di dalam MoU yang kami kerja sama, Posco ingin juga masuk ke IKN,” ucap Bahlil Lahadalia.
Selain terkait investasi di IKN, Presiden Jokowi juga pada Kamis (28/7/2022) telah menerima pimpinan perusahaan (CEO) dari 10 perusahaan terkemuka asal Korsel yang sebelumnya sudah investasi di Indonesia. Dari 10 perusahaan tersebut, telah lahir kesepakatan nilai investasi Rp100,6 triliun atau 6,72 miliar dolar AS.
“Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di manufaktur, industri baja, petrokimia, baterai listrik, pabrik kaca, serta di bidang pakaian dan sepatu. Investasi tersebut, sebagian besar akan dilaksanakan pada kuartal I-2023, bahkan sebagian sudah akan lakukan di kuartal-IV 2022,” ujar Bahlil Lahadalia.
Ia menuturkan minat investasi yang tinggi dari Korsel menandakan investasi asing langsung di Indonesia tidak didominasi oleh satu negara tertentu saja.
Dijelaskan Bahlil, minat investasi Rp100 triliun lebih hari ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dimonopoli salah satu negara tertentu saja. Hal ini penting agar hoaks yang terjadi seolah-olah Indonesia memberikan karpet merah kepada negara tertentu, dia tegaskan tidak ada.
Sebab, pemerintah menganut politik bebas aktif dan ekonomi juga bebas aktif. Artinya, negara mana yang siap untuk mendatangkan uangnya dengan memperhatikan aturan dan kaidah dan norma di Indonesia maka akan dilayani. **
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
