WALI Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkap kondisi pelik yang dihadapi hampir seluruh pemerintah kota di Indonesia. Pendapatan daerah merosot tajam akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Di Bontang sendiri, pukulan fiskal ini terasa sangat berat. Anggaran kota yang semula berada di angka Rp 3 triliun, mendadak terjun bebas menjadi hanya Rp 1,7 triliun.
Neni menyampaikan keluhan tersebut di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan. Isu penurunan TKD ini menjadi beban kolektif bagi 98 kota anggota asosiasi.
“Jeritan hati ketika ingin membangun, ruang fiskal kami menjadi sangat sempit karena penurunan TKD,” ujar Neni di Ballroom Hotel Grand City Hall Medan, Rabu, 1 Juli 2026.
Kondisi ini diperparah oleh aturan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi tersebut membatasi belanja pegawai tidak boleh melebihi angka 30 persen.
Bagi kota baru dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seperti Bontang, aturan ini sempat memicu kepanikan. Beruntung, setelah para wali kota menemui Menteri Dalam Negeri melalui Komisi III DPR, pemerintah pusat akhirnya memberikan kelonggaran belanja birokrasi. Aturan relaksasi ini rencananya akan dimasukkan ke dalam UU APBN 2027.
Meski kehilangan ruang anggaran hingga Rp 1,3 triliun, Neni menegaskan komitmennya untuk tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Alih-alih memotong jaminan sosial, Pemerintah Kota Bontang memilih untuk memangkas pos belanja barang dan jasa.
Sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat rentan dipastikan tetap berjalan penuh, di antaranya: Bantuan tunai bagi anak disabilitas sebesar Rp 300 ribu per bulan; Bantuan kebutuhan pokok dan pangan untuk janda serta lansia tidak mampu; Kenaikan insentif guru mengaji dan guru swasta menjadi Rp 2 juta per bulan.
Menariknya, insentif senilai Rp 2 juta tersebut juga diberikan secara merata kepada guru Sekolah Minggu, pendeta, dan pastor. Neni memastikan seluruh bantuan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima untuk menjaga transparansi.
Di sektor infrastruktur, efisiensi anggaran juga dilakukan tanpa menghentikan proyek vital. Salah satu yang sukses dipertahankan adalah pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
Bontang berhasil mengamankan kuota pemasangan gratis dari Menteri ESDM untuk 11.500 rumah tangga. Program ini menggunakan dana pusat, sehingga mampu menyelamatkan kas APBD hingga ratusan miliar rupiah.
“Bontang ini kotanya ada LNG, masa cari gas susah? Sekarang tinggal satu dari 15 kelurahan yang belum tersambung,” kata Neni saat dikonfirmasi, Kamis, 2 Juli 2026.
Keberadaan jargas ini langsung meringankan beban ekonomi pelaku usaha kecil secara signifikan. Neni mencontohkan, seorang pedagang bakso di Bontang yang biasanya menghabiskan Rp 6 juta per bulan untuk membeli tabung gas, kini hanya perlu membayar tagihan sekitar Rp 300 ribu setelah beralih ke jargas. [RIL/ADS]
