JALUR laut yang menghubungkan Bontang dengan Sulawesi kian sesak. Lonjakan penumpang yang tak sebanding dengan kapasitas armada kapal membuat ratusan warga kerap gigit jari karena kehabisan tiket dan gagal berlayar.
Kondisi memprihatinkan ini memicu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Bontang untuk mengambil langkah progresif. Mereka mendesak pembukaan rute Tol Laut baru, sekaligus mendorong penggunaan kapal perintis berkapasitas besar seperti armada Sabuk Nusantara.
“Hampir selalu over kapasitas. Bahkan sering ada penumpang yang tidak terangkut,” ujar Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KPLP) KSOP Kelas II Bontang, Iqbal, Selasa (30/6/2026).
Selama setahun terakhir, ketidakseimbangan antara jumlah pemudik dan ruang kapal memicu ketegangan di lapangan. KSOP Bontang bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut di tingkat pusat.
Iqbal menegaskan, kehadiran kapal dengan kapasitas yang lebih memadai sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat pesisir. “KSOP Bontang akan mendorong usulan ini ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, termasuk opsi penggunaan armada Sabuk Nusantara,” jelasnya.
Selain menambah armada, ada target yang lebih besar. Pelabuhan Loktuan Bontang kini dibidik untuk naik kelas menjadi pelabuhan pangkal Tol Laut. Jika rencana ini disetujui, Bontang akan mencetak sejarah baru di konstelasi logistik regional.
“Di pesisir Kaltim belum ada pelabuhan pangkal Tol Laut. Ini peluang besar bagi Bontang,” tambah Iqbal optimis. Status baru ini dipercaya bakal memotong rantai distribusi barang dan menekan harga kebutuhan pokok di hilir.
Selama ini, mobilitas warga dari Sulawesi menuju Bontang terbilang melelahkan dan boros ongkos. Banyak penumpang terpaksa turun di Pelabuhan Samarinda, kemudian harus menempuh perjalanan darat berjam-jam untuk sampai ke Bontang.
Kepala KSOP Kelas II Bontang, M. Ridha, menilai jalur memutar tersebut sangat tidak efisien bagi masyarakat bawah. Konektivitas langsung ke Bontang via Tol Laut adalah jawaban yang paling logis.
“Tol Laut akan memangkas waktu tempuh sekaligus menekan biaya perjalanan karena ada subsidi langsung dari pemerintah,” kata Ridha.
Meski begitu, jaminan subsidi dan kapal besar ini tidak bisa turun begitu saja dari langit. Pemerintah daerah harus bergerak cepat menjemput bola. Kementerian Perhubungan memerlukan surat permohonan resmi yang dilengkapi dengan kajian kebutuhan riil di lapangan.
Merespons bola panas tersebut, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, langsung menyatakan kesiapan penuh jajarannya. Pihak Pemkot tidak ingin momentum emas ini lewat begitu saja.
“Kami siap mengikuti seluruh rekomendasi teknis dari KSOP. Kami juga akan segera mengirimkan surat resmi ke pusat agar proses penetapan dari Kementerian bisa dipercepat,” tegas Agus Haris.
Jika sinergi ini berjalan mulus, pemandangan penumpang yang telantar di pelabuhan tak akan lagi terlihat. Lompatan ini sekaligus memperkuat posisi tawar Bontang sebagai urat nadi transportasi laut utama yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Sulawesi. [FR]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
