PENDAPATAN Asli Daerah Kutai Timur alias PAD Kutim 2025 mencatatkan performa luar biasa dengan realisasi mencapai 124,88 persen dari target.
Capaian memuaskan ini menjadi penyelamat wajah daerah. Pasalnya, total realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan justru meleset akibat seretnya guyuran dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman saat menyampaikan Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-23, Selasa (30/6/2026).
Berdasarkan data kuantitatif, PAD Kutai Timur 2025 berhasil mengumpulkan pundi-pundi hingga Rp550,92 miliar. Angka ini melonjak tajam dari target awal yang dipatok sebesar Rp441,15 milar.
Lonjakan signifikan ini terjadi karena performa sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang bergerak sangat agresif di lapangan.
“Kondisi tersebut terjadi karena adanya realisasi yang melampaui target pada komponen pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan sah lainnya,” ujar Bupati.
Selain sektor pajak, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah juga ikut memberikan sumbangsih positif. Komponen ini sukses terealisasi sebesar Rp79,31 miliar atau sekitar 101,48 persen.
Meski PAD bergerak sangat menggembirakan, total pendapatan daerah Kutim secara kumulatif terpaksa tertahan di angka Rp8,55 triliun, atau hanya 86,49 persen dari target Rp9,89 triliun.
Ditemui usai rapat paripurna, Bupati secara blak-blakan menunjuk hidung pemerintah pusat sebagai penyebab tidak tercapainya target total tersebut. Dana transfer pusat yang dijanjikan ternyata mandek.
Dari target dana transfer sebesar Rp9,37 triliun, kantong daerah hanya menerima Rp7,92 triliun atau terhenti di angka 84,56 persen.
“Tahun 2025 lalu APBD kita masuk di angka Rp9,8 triliun. Tapi ternyata pendapatannya terealisasi hanya Rp8,5 triliun lebih. Karena ada transfer kita yang tidak dilakukan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Walau harus menghadapi kenyataan pahit dari pusat, Bupati menjamin roda pembangunan di Kutai Timur tidak akan goyah. Pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi total demi merumuskan arah kebijakan pembangunan Kutai Timur yang jauh lebih mandiri dan berkelanjutan ke depan. [HAF]
Nikmati berita dan informasi terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
