Pranala.co, BALIKPAPAN – Bayang-bayang pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mulai terasa di Kota Balikpapan. Meski besaran pengurangannya belum diumumkan secara resmi, Pemerintah Kota Balikpapan sudah bersiap menghadapi skenario terburuk.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga program vital yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami akan tetap memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga, seperti pendidikan, penanganan banjir, air bersih, dan kesehatan. Beberapa proyek non-prioritas kemungkinan besar akan kami tunda,” ujarnya, Ahad (12/10/2025).
Isu pemotongan DBH ini bukan hanya dirasakan Balikpapan. Sejumlah daerah penghasil sumber daya alam lain seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, hingga Papua juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Para kepala daerah berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan tersebut.
Namun hingga kini, belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan terkait finalisasi besaran pemotongan dana tersebut.
Sementara menunggu keputusan resmi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan sudah bergerak cepat. Mereka tengah menyusun berbagai skenario anggaran, termasuk proyeksi paling pesimistis agar tidak terjadi kekacauan fiskal di kemudian hari.
“Langkah antisipatif ini penting. Kami tidak ingin lengah ketika keputusan akhir diumumkan,” kata Bagus.
Di tengah keterbatasan anggaran, Bagus melihat peluang besar di sektor ekonomi biru—khususnya kelautan dan perikanan. Potensi laut Balikpapan, katanya, masih jauh dari kata optimal.
“Balikpapan punya garis pantai sekitar 80 kilometer, lengkap dengan fasilitas penyimpanan dingin berkapasitas 20 ton. Potensi kepiting soka, misalnya, sangat besar tapi belum tergarap maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, potensi ekonomi biru Balikpapan bahkan telah menarik perhatian staf khusus Wakil Presiden RI. Ia berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan sekaligus menarik investor untuk mengembangkan sektor ini.
“Kalau sektor kelautan tumbuh, nelayan kecil akan ikut sejahtera. Ini yang kami dorong,” lanjutnya.
Namun di balik potensi itu, nelayan Balikpapan tengah menghadapi masalah serius. Wilayah tangkap mereka—yakni zona 4 hingga 12 mil laut—kerap diserobot kapal besar yang menggunakan pukat harimau (trawl). Padahal, alat tangkap jenis ini hanya diperbolehkan beroperasi di atas 12 mil laut.
“Akibatnya, hasil tangkapan nelayan tradisional turun drastis,” ungkap Bagus.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kota berencana berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar pengawasan di wilayah perairan Balikpapan diperketat.
“Kami ingin laut tetap produktif, tapi juga adil bagi semua nelayan,” tegas Wawali Balikpapan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
