pranala.co, BONTANG – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemkot Bontang anjlok pada 2021 dibandingkan 2020 lalu.
“Hasil evaluasi SPBE tahun 2021, Kota Bontang mengalami banyak kemunduran,” ungkap Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang, Dasuki saat rapat koordinasi SPBE, Kamis (9/6/2022) lalu.
Tercatat di tahun 2021 status evaluasi SPBE Bontang berada 2,11. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 sebelumnya yakni di angka 3,28. Penurunan ini buntut dari belum terbentuknya kesadaran dan kerja sama antar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.
“Ini adalah hasil Rakor SPBE se-Kalimantan Timur yang diselenggarakan 24-25 Mei 2022 di Balikpapan,” tambahnya.
Menurut Dasuki, SPBE ini jangan hanya dilihat berbasis elektronik saja. Padahal ini adalah sitem pemerintahannya yang dibangun. Kalau dulu manual, sekarang mengarah ke elektronik. Kalau sistem pemerintahannya yang dibangun, maka semua OPD terlibat.
Jika integrasi dan komitmen antar instansi sudah terjalin, Dasuki optimistis capaian SPBE Kota Bontang tahun 2022 ini dapat meningkat dan menyentuh angka 2,5.
Pasalnya, tata kelola pemerintah yang masih silau dalam penerapan SPBE, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.
Oleh karena itu, Dasuki mendorong terjadinya akselerasi penerapan SPBE di setiap instansi. Nantinya, implementasi SPBE yang terpadu juga akan berpengaruh besar terhadap birokrasi dan juga sektor pelayanan publik yang berkinerja tinggi untuk masyarakat.
Dia menegaskan bahwa kesempatan itu adalah momentum bagi semua pihak, untuk bersama meningkatkan kesadaran akan urgensi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kota Taman. (kmf_rose)
